MEDIASINERGI.CO
MAKASSAR – Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPD-KKSS) Kota Bandung, Ir. H. F. Ermaula Aseseang, M.T., IAP, menyoroti tantangan ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah tersebut menyentuh angka 4,45 persen per November 2025, sebuah data yang dipaparkannya usai mengikuti Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI di Hotel Claro Makassar, 25–27 Maret 2026.
Pakar perencanaan wilayah lulusan Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menegaskan bahwa ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan cukup untuk menuntaskan problem pengangguran. Menurutnya, perlu ada ekspansi penciptaan lapangan kerja secara masif hingga ke level kabupaten dan kota dengan melibatkan sektor swasta serta investasi asing maupun domestik.
“Penciptaan lapangan kerja akan stagnan jika kita hanya bertumpu pada kapasitas APBD. Inilah saatnya menggerakkan instrumen investasi, dunia usaha, serta inisiatif kolektif dari masyarakat sendiri,” ujar pria yang akrab disapa Levi ini saat berdiskusi dengan awak media di Virendy Cafe, Jl. Lanto Dg. Pasewang No.14 Makassar, Senin (30/3/2026) petang.
Ermaula menekankan bahwa pemerintah daerah memegang kendali strategis sebagai katalisator masuknya modal. Namun, ia mewanti-wanti agar investasi yang masuk harus dirancang secara tematik dan terintegrasi, bukan sekadar sporadis, agar mampu menciptakan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Lebih lanjut, ia melihat adanya kesenjangan yang kontras antara kekayaan sumber daya alam daerah dengan tingkat pendapatan per kapita masyarakatnya. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa potensi besar yang dimiliki Sulawesi Selatan selama ini memang belum dikelola secara optimal dan maksimal.
“Kita diberkahi potensi yang luar biasa, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan rakyat. Di sinilah peran krusial para pakar, investor, dan saudagar untuk berkolaborasi mengambil langkah nyata,” tegasnya.
Sosok yang juga dikenal sebagai ahli perencanaan kota ini menawarkan konsep pengembangan wilayah berbasis hilirisasi sebagai solusi. Ia memaparkan bahwa daerah hinterland atau penyangga harus terkoneksi secara fungsional dengan kota-kota besar dalam satu rantai produksi yang saling menghidupi.
“Integrasi antara kota besar, kota menengah, hingga wilayah pelosok harus menjadi satu kesatuan sistem. Itulah inti dari konsep hilirisasi yang ideal untuk memajukan daerah,” jelas Ermaula.
Ia mengambil contoh kesuksesan Kota Bandung yang bertransformasi menjadi pusat inovasi berkat dukungan institusi pendidikan ternama seperti ITB dan Unpad. Model sinergi antara keahlian teknologi dan potensi wilayah tersebut dinilainya sangat relevan untuk diadaptasi di Sulawesi Selatan.
Langkah konkret yang ia usulkan dimulai dengan pemetaan komprehensif terhadap keunggulan lokal, yang kemudian dikonversi menjadi aktivitas produksi yang terpadu dari hulu ke hilir.
“Apabila ekosistem produksi ini berjalan, maka secara natural lapangan pekerjaan akan terbuka lebar dan taraf kesejahteraan masyarakat pun akan terkerek naik,” imbuhnya.
Ia juga memberikan catatan kritis pada sektor perkebunan kelapa yang hingga kini masih terjebak pada pola ekspor bahan mentah. Ermaula mendorong agar struktur industri diperpanjang sehingga mampu menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi.
“Mengekspor kelapa bulat itu nilainya minim. Namun, jika kita mampu mengolahnya menjadi produk jadi seperti bubuk kelapa atau turunan lainnya, nilai tambahnya akan berlipat ganda,” urainya dengan detail.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jaringan saudagar KKSS di tanah air untuk mulai menyinergikan aspek teknologi dan investasi dengan sektor agrikultur guna membangun ekosistem ekonomi yang tangguh.
