MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin terus membangun komunikasi politik yang inklusif dengan berbagai elemen, termasuk partai politik yang belum memiliki kursi di DPRD.
Komitmen tersebut terlihat saat Munafri menerima audiensi Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat 26 Juni 2026.
Perwakilan koalisi, Izhar, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Wali Kota Munafri sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan partai politik demi kepentingan masyarakat.
“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen mendukung seluruh program Pak Wali Kota,” jelasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan penataan Kota Makassar.
Ia menjelaskan, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog.
Selain mempererat silaturahmi, ketiga partai menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra Pemerintah Kota Makassar dalam mensukseskan berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan.
“Jadi tujuan kami adalah saling menguatkan agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Izhar.
Audiensi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, tidak hanya dengan partai politik yang memiliki kursi di DPRD, tetapi juga dengan partai non-parlemen.
Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaborasi lintas kekuatan politik, pemerintah kota berharap berbagai program strategis, khususnya penataan kota, peningkatan pelayanan publik.
Serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan seluruh elemen di Kota Makassar.
Izhar yang juga menjabat Wakil Sekretaris sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PBB Kota Makassar menjelaskan, ketiga partai menyadari bahwa setiap kebijakan pemerintah membutuhkan dukungan dan pemahaman masyarakat.
Karena itu, mereka siap mengambil peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai program pemerintah kota, khususnya kebijakan penataan kota yang saat ini tengah digencarkan.
“Kadang ada masyarakat yang belum tau secara detile suatu kebijakan Pemerintah. Karena itu kami siap turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai program-program pemerintah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.
Menurut Izhar, komitmen tersebut juga berlaku terhadap program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat ini menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Makassar.
Dia menegaskan, PBB yang pada Pilwali 2024 mengusung pasangan MULIA bersama Partai Ummat dan PKN akan terus mengawal kebijakan yang bertujuan memperbaiki wajah Kota Makassar.
“Sudah pasti kami mendukung. Arahan Pak Wali jelas, bagaimana mempercantik dan memperindah Kota Makassar,” tuturnya.
“Penataan itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kami akan ikut mengedukasi masyarakat agar memahami tujuan kebijakan tersebut,” lanjutnya.
Menurutnya, hasil dari kebijakan penataan mulai terlihat, kawasan yang sebelumnya semrawut kini mulai lebih tertata, akses jalan menjadi lebih lega, trotoar kembali berfungsi bagi pejalan kaki, serta wajah kota menjadi lebih bersih dan nyaman.
Dia menambahkan, jikalau program belum selesai, tentu masih ada yang memberikan penilaian negatif. Tapi ketika hasilnya mulai terlihat, masyarakat bisa melihat sendiri bahwa kota menjadi lebih tertata, jalannya lebih luas, lebih indah, dan lebih rapi.
“Itulah yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat,” tutupnya.
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan keberhasilan pembangunan dan penataan Kota Makassar, dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, hingga tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan warga di tingkat akar rumput.
