MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar.
Tujuan dalam memberikan saran dan masukan memperkuat pembangunan Kota berbasis data dan kajian akademik.
Hal tersebut, disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa 18 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan Kota Makassar, termasuk penguatan kebijakan pemerintah Kota pada APBD dan pertumbuhan ekonomi, juga mampu menghasilkan perubahan yang terukur bagi masyarakat.
Prof. Hamid mengatakan, CIDES menawarkan dukungan melalui pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah idealnya disusun berdasarkan fakta dan data yang telah diteliti, kemudian hasil kebijakan tersebut kembali diukur untuk melihat dampak nyata yang dihasilkan.
“Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur,” ujarnya.
“Kami dari CIDES akan membantu di awal berbasis data kebijakan itu, kemudian mengukur hasilnya kebutuhan masyarakat,” sambung Prof. Hamid.
Ia menyebut, sedikitnya ada tiga isu utama yang dinilai mendesak untuk dikaji dan dapat menjadi fokus dukungan CIDES kepada Pemkot Makassar.
Isu pertama yang menjadi perhatian adalah kemiskinan dan ketimpangan. Karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai kondisi kemiskinan hingga tingkat rumah tangga serta ketimpangan antar wilayah.
“Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota,” katanya.
Menurutnya, kajian tersebut penting agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih spesifik dan tepat sasaran.
Bukan hanya melihat angka
kemiskinan secara agregat, CIDES akan mendorong kajian mengenai penyebab kemiskinan di tingkat mikro.
Misalnya, apakah kemiskinan disebabkan rendahnya pendapatan, keterbatasan lapangan pekerjaan, atau faktor lainnya.
“Itu yang harus diketahui supaya kebijakan yang dibuat benar-benar tepat,” jelasnya.
Prof. Hamid juga menyinggung pentingnya evaluasi terhadap berbagai program bantuan sosial. Ia menilai, data yang kuat akan membantu pemerintah mengetahui apakah suatu program berhasil mengubah kondisi masyarakat atau justru masih menyisakan persoalan.
“Karena itu, informasi yang baik sangat penting untuk melihat persoalan kemiskinan dan ketimpangan secara lebih detail,” ungkapnya.
Isu kedua yang akan menjadi perhatian adalah dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap masyarakat.
Prof. Hamid menegaskan, evaluasi pembangunan tidak semestinya berhenti pada pertanyaan mengenai berapa besar anggaran yang dimiliki pemerintah.
Disebutkan, yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” imbuhnya.
Karena itu, CIDES akan mendorong kajian untuk mengukur dampak belanja pemerintah terhadap masyarakat.
“Yang kita mau lihat adalah apakah APBD itu menyebabkan perubahan di masyarakat, seberapa besar perubahan yang terjadi,” katanya.
Isu ketiga yang ditawarkan CIDES adalah keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja di Kota Makassar.
Prof. Hamid melihat adanya potensi kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan menengah maupun perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurutnya, pendidikan harus mampu
mempersiapkan masyarakat menghadapi struktur ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja yang berkembang di Makassar.
“Pendidikan berlangsung, tetapi setelah SMP dan SMA, ketika mereka mau bekerja, ternyata kemampuan yang dimiliki tidak persis sama dengan lapangan kerja yang terbuka di Makassar,” jelasnya.
Karena itu, CIDES akan mengkaji kebutuhan tenaga kerja Kota Makassar dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan pendidikan, termasuk menentukan kompetensi yang perlu diperkuat pada tingkat SMA maupun perguruan tinggi.
“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” tuturnya.
“Dari situ kita bisa melihat apakah pendidikan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan,” sambungnya.
Selain tiga isu utama tersebut, pertemuan bersama Wali Kota Makassar juga membahas sejumlah persoalan pembangunan kota.
Prof. Hamid menyebut, Munafri Arifuddin memberikan perhatian cukup serius terhadap agenda penataan Kota Makassar, termasuk pembenahan kawasan, relokasi, pengelolaan sampah, pengembangan urban farming, hingga pembangunan stadion.
Menurutnya, berbagai program tersebut membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat berjalan secara optimal.
Karena itu, CIDES memandang peran akademisi bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan kajian dan rekomendasi kebijakan.
“Kehadiran CIDES adalah untuk menjadi mitra pembangunan daerah yang dijalankan oleh Kota Makassar,” ungkapnya.
Dia menilai, CIDES memiliki modal jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan Pemerintah Kota Makassar.
“CIDES memiliki jaringan universitas, akademisi dan peneliti. Ada banyak akademisi muda yang relatif banyak dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa yang diharapkan Pak Wali,” terangnya.
