Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dapat mulai bekerja dalam 100 hari pertama melalui kajian, penelitian, serta penyusunan policy brief.
Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berbasis data mengenai kondisi masyarakat sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.
“Lewat kajian, penelitian dan policy brief, kita ingin memperjelas bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota ini berbasis data riil,” harapnya.
“Kemudian kebijakannya diukur lagi hasilnya sampai terjadi perubahan,” lanjut Prof. Hamid.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu agenda rapat kerja. CIDES berharap koordinasi dapat segera dibangun, sehingga kajian untuk tiga isu prioritas bisa mulai berjalan.
Untuk mendukung proses tersebut, CIDES membutuhkan akses terhadap data serta jalur koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Prof. Hamid menyebut, Bappeda maupun Bapenda dapat menjadi salah satu focal point dalam proses koordinasi dan penyediaan data yang dibutuhkan.
“Paling tidak untuk 100 hari pertama ada tiga isu yang bisa kita support. Kita membutuhkan jalur ke focal point, seperti Bappeda atau Bapenda, sehingga akses informasi dan data bisa dibuka,” ujarnya.
Dengan dukungan data tersebut, CIDES optimistis kajian dapat dilakukan secara lebih konkret dan menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung digunakan pemerintah.
Prof. Hamid berharap sinergi antara akademisi dan Pemerintah Kota Makassar dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga terukur dampaknya.
Dia menegaskan, pembangunan pada akhirnya harus dilihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat.
“CIDES bisa menjadi mitra strategis, khususnya dalam mendukung desain kebijakan dalam bentuk evidence-based policy,” ajaknya.
Dia menambahkan, pemerintah Kota membutuhkan data yang kuat untuk memastikan setiap kebijakan memiliki sasaran yang jelas, sementara akademisi memiliki kapasitas untuk melakukan penelitian, analisis dan evaluasi.
Kolaborasi tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Makassar menjawab berbagai persoalan pembangunan secara lebih tepat.
“Yang kita ingin lihat adalah perubahan, bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apa perubahan yang diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar,” tutupnya.
Sedangkan, Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulawesi Selatan, Dr. A. Luhur Prianto, menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dengan mengedepankan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.
Menurut Luhur, pendekatan tersebut sejalan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki CIDES ICMI Orwil Sulsel, khususnya dalam bidang riset, kajian, dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah.
“Kita menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Wali yang sangat mengedepankan evidence-based policy. Tentu ini sejalan dengan sumber daya yang ada di CIDES ICMI,” ujar Luhur.
Ia mengatakan, kesesuaian pendekatan tersebut menjadi peluang untuk menerjemahkan komunikasi antara CIDES ICMI dan Pemerintah Kota Makassar ke dalam kegiatan yang lebih konkret.
Menurutnya, kolaborasi nantinya dapat disinergikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan riset, inovasi, serta pengembangan pembangunan.
“Saya kira akan kita realisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang konkret, tentu disambungkan dengan OPD-OPD yang terkait dengan riset, inovasi, serta pengembangan,” katanya.
Selain mendorong kebijakan berbasis data, Luhur menilai pembangunan daerah juga tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratik dan kepakaran.
Dekan FISIPOL Unismuh Makassar itu menyebut, pendekatan teknokratik memang dibutuhkan untuk memastikan kebijakan memiliki dasar ilmiah dan perencanaan yang kuat.
Namun, setiap program pemerintah juga perlu disertai persiapan sosial agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat.
Ia menyebut hal tersebut sebagai kebutuhan untuk membangun desain sosial dalam setiap program pembangunan.
“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi sekali lagi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelasnya.
Luhur mengatakan, keberadaan oragnisasinya yang memiliki latar belakang sumber daya manusia yang beragam menjadi salah satu kekuatan untuk melengkapi pendekatan pembangunan pemerintah.
Menurutnya, pihaknya tidak hanya diisi oleh kalangan akademisi, tetapi juga terdapat aktivis, jurnalis, penggiat organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Keragaman tersebut, memungkinkan ICMI dan CIDES melihat persoalan pembangunan dari berbagai perspektif, tidak hanya dari sisi akademik atau teknokrasi.
Luhur menilai, kekuatan sumber daya yang beragam tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung sekaligus melengkapi berbagai pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, aktivis, jurnalis, dan organisasi kemasyarakatan dinilai penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, CIDES ICMI Sulsel siap mengambil bagian dalam memperkuat pembangunan Kota Makassar melalui riset, kajian, inovasi, serta pendekatan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Luhur berharap sinergi tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat dari sisi data dan kepakaran, tetapi juga memiliki penerimaan sosial yang baik di tengah masyarakat.
“Dengan sumber daya yang majemuk seperti itu, kita bisa menjadi kekuatan yang mendorong dan melengkapi pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota selama ini,” pungkasnya.
Dalam audiensi tersebut, turut hadir Ketua ICMI Orwil Sulsel, Prof. Arismunandar, M.Pd. Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. Adi Suryadi Culla, Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, serta Wakil Ketua ICMI Sulsel, Dr. Ir. Tahir Burhan.
Hadir pula Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto, Wakil Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Hasdar, serta pengurus CIDES ICMI Orwil Sulsel, AS. Kambie, Kamaruddin Azis, dan Andi Sri Wulandani.(jk)
Editor: Manaf Rachman
