Abdul Hayat menambahkan, memang diakui ada berbagai isu yang belakangan ini merebak dan ditujukan ke Pemprov di antaranya soal mutasi pejabat dan pencopotan beberapa pimpinan OPD serta rendahnya serapan anggaran yang tentukan memiliki alasan sebagai dasar pijakan yang telah dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan.
“Contoh yang selama ini berkembang yakni masalah mutasi, yang terkait dengan pencopotan itu kan ada alasannya yang mendasar, itu semua ada dasar-dasar kebijakan kita, ditambah lagi dengan serapan rendah itu semuanya sudah berproses dan ada dasar-dasar kita untuk mengambil kebijakan itu,” jelas Abdul Hayat.
Hayat berharap, proses ini tentunya akan menemukan titik temu agar seluruh pihak dapat kembali bekerja seperti biasa secara profesional sesuai dengan aturan yang ada.
“Karena jika proses ini berlarut-larut, maka ini juga bisa menperlambat proses serapan, anggaran, maupun kinerja pelayanan pemerintah, karena separuh pikiran kita ada di sini,” ujar Abdul Hayat, yang pernah menjadi pejabat Kepala Balai Besar Diklat Pegawai Kementerian Sosial di Makassar.
Laporan: H. Manaf
