MEDIASINERGI.CO WAJO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Wajo menyampaikan laporan hasil rapat Badan Anggaran atas penyelesaian pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD 2019 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD 2019 pada Rapat Paripurna DPRD Wajo tentang persetujuan KUPA dan PPASP APBD Kabupaten Wajo tahun 2019 di di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Wajo Lantai II, Selasa 06 Agustus 2019.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Wajo HM. Yunus Panaungi dihadiri Buoati Wajo H. Amran Mahmud, Wakil Ketua I DPRD Wajo H. Risman Lukman, Wakil Ketua II DPRD Wajo H. Rahman Rahim, Forkopimda dan Kepala OPD lingkup Pemkab Wajo.
Wakil Ketua II DPRD Wajo Rahman Rahim yang menyampaikan laporan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) mengatakan bahwa, Pemda diharapkan untuk senantiasa melakukan sinkronisasi antara Musrenbang dengan hasil reses anggota DPRD. “Diharapkan juga program kegiatan prioritas yang telah dianggarkan pada APBD tahun 2019 yang mengalami penundaan pelaksanaan agar dapat dianggarkan kembali pada tahun 2020,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan pelayanan dasar, sehingga diharapkan Pemda tetap meperhatikan anggaran yang diperuntukkan untuk pemadam kebakaran dan bantuan hukum bagi masyarakat.
