Setyo mengatakan, jika hasilnya dirasa belum maksimal, disebabkan nota kesepahaman baru berlangsung selama setengah tahun.
Saat ini, baik Polri maupun kementerian terkait masih dalam proses mencari formula yang tepat untuk menekan potensi penyelewengan dana desa. Di samping itu, Polri juga mengingatkan jajaran di bawahnya agar tidak diam saja, bahkan malah membantu korupsi anggaran tersebut.
“Pak Kapolri mengaskan, anggota Bhabinkamtibmas atau Kapolsek yang ditugaskan jangan sampai terlibat. Malau terlibat akan dihukum berat,” kata Setyo.
Sebelumnya, menurut ICW, berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar. Sektor lainnya, pemerintahan dan penndidikan dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah sebanyak 55 dan 53 kasus serta kerugian negara Rp 255 miliar dan Rp 81,8 miliar. ICW menyebutkan, lembaga yang tercatat paling banyak terjadinya korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 kasus dan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Lembaga lainnya adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar. Ketiga, pemerintah kota dengan jumlah 45 kasus serta kerugian negara Rp 159 miliar.(Sumber: kompas.com)
