MEDIASINERGI.CO JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis sejumlah temuan berkaitan tren modus korupsi sepanjang 2017. Berdasarkan data itu, dana desa jadi pos anggaran yang paling banyak dikorupsi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, selama ini Polri mengerahkan satuan di daerah, baik Polres hingga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk menekan potensi korupsi dana desa.
“Tugas dari Bhabinkamtibmas ini adalah melakukan pengawasan, artinya di tiap desa diminta untuk transparan,” kata Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Transparansi tersebut meliputi program pembangunan infrastruktur di desa dan penggunaan dananya. Polri memang diberi kewenangan dalam pengawasan dana desa sebagaimana tercantum undang-undang. Namun, cara tersebut dianggap kurang berhasil karena dana desa masih dikorupsi, bahkan pos anggaran yang paling sering disalahgunakan.
Oleh karena itu, kata Setyo, polisi meminta partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan di desa. “Saya kira kami melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat, mereka juga melihat anggarannya seberapa besar, programnya untuk apa. Hasilnya masyarakat bisa melihat,” kata Setyo.
Selama ini, di desa-desa juga sudah dipasang baliho yang isinya program atau proyek desa yang tengah berjalan, termasuk anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, masyarakat bisa mengawasi langsung pembangunan di desanya. “Diharapkan dengan cara demikian, anggaran yang dberikan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan baik dan mksimal,” kata Setyo.
