Home / Nasional

Senin, 26 Agustus 2019 - 15:10 WIB

Pansel Janji Telusuri Capim KPK Tak Patuh LHKPN-Gratitifikasi

MEDIASINERGI.CO JAKARTA – KPK menyebut ada Calon pimpinan (Capim) KPK yang masih memiliki catatan negatif yakni tak patuh melaporkan kekayaaan (LHKPN) hingga rekam jejak diduga merintangi proses hukum di KPK. Pansel KPK berjanji akan menelusuri masukan yang diberikan.

“Segala masukan dari elemen masyarakat sipil ataupun institusi KPK menurut saya itu sesuatu hal yang sangat penting. Karena KPK kan suatu lembaga yang tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, pemerintah dan DPR,” kata anggota,” kata anggota Pansel Capim KPK, Al Araf di RSPAD, Jalan Abdul Rahman Saleh Raya, Jakarta Pusat, Senin 26 Agustus 2019 seperti yang dilansir detik.com.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah sebelumnya menyebut ada capim KPK yang tak patuh melapor LHKPN, diduga pernah menerima gratifikasi, hingga menghambat kerja KPK.

Baca juga:  New Normal, Secara Bertahap Rumah Ibadah Akan di Buka

Kembali ke Al Araf, menurut dia pansel Capim KPK akan menelusuri catatan yang diduga pernah menerima gratifikasi. Catatan itu juga menjadi masukan Pansel Capim KPK yang perlu dikaji.

“Semua masukan dari lembaga negara kan perlu didalami dan proses selanjutnya. Artinya, nanti akan ditelusuri. Jadi semuanya masih dalam proses pengkajian. Nama-nama itu kan masukan dari lembaga negara, tentu akan kita dalami,” kata Araf.

Dia mengatakan, Pansel akan sulit menentukan capim KPK yang baik bila tidak mendapatkan masukan dari pihak luar. Rekam jejak capim cari KPK maupun lembaga lain menjadi bahan penilaian pansel.

“Ya kami menganggap semua masukan adalah masukan yang positif, karena tanpa masukan publik sulit kita untuk menemukan calon-calon yang baik,” jelas dia.

Baca juga:  Update Kasus Corona di RI: 7.418 Positif, 913 Sembuh dan 635 Meninggal

Sebelumnya, pansel mengumumkan 20 nama yang lolos tes profile assessment. Berdasarkan latar belakang profesi, yang lolos di antaranya akademis atau dosen 3 orang, advokat 1 orang, jaksa 3 orang, pensiunan jaksa 1 orang, hakim 1 orang.

Kemudian anggota Polri 4 orang, auditor 1 orang, komisioner dan pegawai KPK 2 orang, PNS 2 orang, karyawan BUMN 1 orang, dan 1 orang penasihat menteri.(Sumber: detik.com)

Share :

Baca Juga

Haji

Biaya Naik Haji Embarkasi Aceh Termurah dan Makassar Termahal

Nasional

Update: Kasus Positif Corona di RI Per 24 Juni Capai 49.009

Nasional

Tekan Laju Penularan COVID-19 Lewat Kesadaran Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional

Dialog Produktif KPCPEN: Vaksin, Cara Mencegah Infeksi Penyakit Tertentu dengan Efisien dan Efektif

Nasional

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Maksimalkan PPKM Mikro dan Kawal Pemulihan Ekonomi

Nasional

Pemerintah Izinkan Salat Tarawih Berjemaah di Masjid

Nasional

Semarakan HPN 2022, PWI Jabar Gelar Lomba Menulis Artikel Bagi Jurnalis

Nasional

Saudi Akan Segera Kembali Terima Jamaah Umrah Mulai 14 Maret