Home / Sulsel

Selasa, 8 Oktober 2019 - 12:01 WIB

Buka Edukasi dan Media Gathering, Syaifuddin: SKK Migas Butuh Kritikan Media untuk Perbaikan

MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Syaifuddin, membuka edukasi dan Media gathering yang diadakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kotraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Selasa 8 Oktober 2019 di Hotel Four Points by Seraton Makassar.

Baca Juga:  Tembus 284.858 Suara, Rudianto Lallo Optimis Amankan Kursi Kedua DPR RI

“Kehadiran media menjadi salah-satu bagian penting SKK Migas untuk menyampaikan dan memenuhi informasi ke masyarakat terkait upaya melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak,” ungkap Syaifuddin.

Syaifuddin mengungkapkan, kalau kritikan dari media tetap dibutuhkan selama itu untuk perbaikan industri ini ke depan semakin lebih baik.

Baca Juga:  Pemkab Wajo Lakukan Pengamanan Aset Milik Daerah

“Kami membuka diri untuk dikritik media yang tujuannya untuk perbaikan kedepan,” ujarnya.

Sekadar diketahui bahwa dalam kegiatan edukasi dan gathering SKK Migas-KKKS Kalimatan dan Sulawesi akan digelar selama 2 hari yakni 8-9 Oktober 2019 dan dihadiri 46 Media wilayah Kalimantan Sulawesi.(Red)

Editor: Muh. Hamzah

Share :

Baca Juga

Sulsel

HUT ke-18 Partai Gerindra, Eric Horas Salurkan Bansos ke Warga Kategori Miskin Ekstrem

Sulsel

Wali Kota Munafri Komitmen Tingkatan Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Sulsel

Munafri Turun Langsung ke Manggala, Siapkan Langkah Antisipatif Cegah Banjir di Antang

Sulsel

Warga Kecamatan Makassar Keluhkan Soal Drainase, Rezki Akan Sampaikan Aspirasi Warga ke Dinas Terkait

Sulsel

Bersama Ketua TP PKK, Wali Kota Munafri Resmikan UKS SD Inpres Perumnas Antang III

Sulsel

Respon Aspirasi Warga, Wali Kota Munafri: Rp4 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Romang Tongayya

Sulsel

Reses Kedua di Kec Ujung Pandang dan Makassar, Eric Horas Dengarkan Aspirasi Warga

Daerah

Disdukcapil Pinrang Meraih Penghargaan Sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi