Home / Sulsel

Sabtu, 1 Mei 2021 - 03:49 WIB

Industri Kayu Sulsel Tumbang Dimasa Pandemi Covid

MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Sejak Pandemi covid-19 mewabah di Indonesia pada awal Maret 2020 lalu, banyak industri pengolahan kayu yang beroperasi di Sulsel perlahan-lahan tumbang atau tutup, karena tak mampu beroperasi akibat kekurangan bahan baku kayu olahan.

Di lain pihak sejak adanya pandemi covid-19, juga terjadi peningkatan kasus pembalakan hutan,y yang tentunya membuat kayu olahan secara ilegal itu marak di pasaran, tapi anehnya para industri mengeluhkans sulitnya memperoleh kayu olahan.

Demikian dikatakan Direktur JURnal Celebes, Mustam Arif yang disampaikan di hadapan awak media dalam acara
jumpa pers dan buka puasa bersama di Kafe Baca, Jumat 30 April 2021 di Makassar.

Menurut Mustam Arif, teman-teman JURnal Celebes melakukan pematauan dampak pandemi covid pada 25 industri kayu yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Sulsel, meliputi wilayah Utara kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Enrekang dan Toraja, sedangkan pemantauan di wilayah Selatan meliputi Kabupaten Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan pemantauan terakhir juga dilakukan di sejumlah industri kayu di Makassar dan Kabupaten Maros.

Baca  Hasil Swab, Lima Tenaga Medis di RSUD Siwa Dinyatakan Negatif

Seperti diketahui, JURnal Celebes selama ini aktif melakukan pemantauan lingkungan di sejumlah kawasan hutan yang rawan terjadi pembalakan liar dan merupakan sebuah lembaga non pemerintah yang selama ini aktif memberikan advokasi dan juga pemantauan di lapangan terkait dengan kerusakan kawasan hutan yang hasil pemantauannya diberikan kepada pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya.

Terkait dengan tutupnya sejumlah industri kayu di masa pandemi itu memang sangat memprihatinkan, sehingga JURnal Celebes mengharapkan agar pemerintah memberikan insentif khusus kepada industri kayu, agar beroperasi dan memberikan kesejahteraan kepada para pekerja industri kayu yang jumlahnya ribuan orang.

”Ini sebuah anomali, karena di lain pihak terjadi peningkatan pembalakan kawasan hutan, namun di sisi lain justru industri kayu mengalami kekurangan bahan baku, sehingga patut dipertanyakan kayu hasil hutan dipasarkan kemana,”ungkap Mustam Arif.

Padahal diketahui setiap kayu yang dijual kepasaran itu harus melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga kayu hasil hutan yang diperoleh dari pembalakan itu tidak mungkin diserap oleh industri kayu.

Baca  Hampir Tertunda Lagi Karena Tekanan Darah, Wakil Bupati Wajo Jalani Vaksinasi Hari Ini

Dengan kondisi tersebut, maka JURnal Celebes menduga bahwa ada indikasi peredaran kayu selama ini tidak
terpantau, sehingga besar kemungkinan kayu-kayu tersebut lari ke daerah lain, seperti Jawa Timur, yang memang
memiliki banyak industri kayu.

Keprihatinan terhadap industri kayu dalam negeri itu memang sudah perlu mendapat perhatian pemerintah, karena sebelum terjadi pandemi covid-19, usaha industri kayu memang sudah banyak yang menurun omzetnya kemudian diperparah lagi dengan adanya masa pandemi covid-19, yang menjadikan bahan baku kayu yang dibutuhkan juga semakin menurun. Penurunan itu tentunya juga terkait dengan dampak penebangan kayu di hutan selama pandemi, dimana masyarakat diminta mengikuti protokol kesehatan dan tinggal dirumah saja, agar tidak terjangkit virus corona.

Sebagai dampaknya, banyak pekerja terpaksa menganggur karena diminta untuk tidak keluar rumah, sehingga penebangan kayu secara legal juga berkurang, akan tetapi karena adanya pandemi covid, maka pengawasan kawasan hutan juga kendor, yang mengakibatkan proses penebangan kayu ilegal loging juga meningkat, seperti hasil pemantauan JURnal Celebes pada awal Januari 2021 lalu.

Baca  HJW ke 622, Pemkab Wajo Gelar Tudang Sipulung

Terkait dengan anjloknya industri kayu dan meningkatnya pembalakan liar kawasan hutan di masa pandemi, maka ada dua sektor yang sangat dipengaruhi yakni sektor ekonomi masyarakat dan juga penegakan hukum juga perlu ditingkatkan.

Ini sangat dilematis, karena dimasa pandemi banyak masyarakat yang bekerja pada industri kayu mengalami kehilangan pekerjaan karena pabrik tutup, sementara di lain pihak masyarakat juga diminta tidak keluar rumah demi alasan protokol kesehatan covid.

”Nah disinilai pemerintah perlu memperhatikan industri kayu tersebut dengan memberikan insentif khusus, agar pabrik tetap bisa beroperasi dan pekerja juga terpaksa di PHK,” katanya.

Pemantauan terhadap dampak pandemi covid 19 terhadap industri kayu di Sulsel itu dilakukan selama dua bulan yakni mulai Feberuari sampai April 2021. (manaf)

Editor: H. Rukman

Share :

Baca Juga

Sulsel

Pandemi Covid 19, Pemkab Wajo Gelar Musrenbang RKPD Secara Virtual

Sulsel

Andi Bau Mallarangeng Raih Predikat Doktor Sangat Memuaskan

HALO POLISI

HUT Bhayangkara ke- 73, Polres-Kodim 1406 Wajo Gelar Aksi Donor Darah

Makassar

Patria Wisata tak Bebani Biaya Tambahan Jemaah Umrah

Politik

Bawaslu Pusat Sosialisasi Undang-undang Pemilu di Wajo

Sulsel

Bangkitkan Rasa Nasionalisme Warga, Satlantas Polres Wajo Bagikan Pita Merah Putih

Politik

Atas Raihan Adipura, A. Seto Apresiasi Peran Bupati Sebelumnya

PILEG 2109

Jelang Pemilu 2019, Sufriadi Arif Raih Posisi Teratas di Polling