MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengingatkan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) memiliki peran strategis dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar Triwulan I Tahun Anggaran 2026, di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis 16 April 2026.
Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya keterhubungan antara perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah agar setiap kegiatan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dia menilai, salah satu penyebab program tidak berdampak adalah karena perencanaan yang tidak terkoneksi dengan pola eksekusi di lapangan.
“Perencanaan itu harus jelas bagaimana bentuknya, dan setelah direncanakan, pola eksekusinya seperti apa. Jangan sampai perencanaan tidak terkoneksi dengan pelaksanaan,” tegasnya.
Sebagai Wali Kota, Appi pun mengajak seluruh jajaran pemerintah kota untuk terus memperkuat kolaborasi dan komitmen dalam menjalankan program pembangunan, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Ia menekankan, keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas output dan outcome yang dihasilkan.
“Program dan kegiatan harus mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” ujarnya.
Munafri juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang bijak dan berorientasi pada manfaat maksimal bagi masyarakat, serta menghindari pemborosan dalam setiap pelaksanaan program.
Selain itu, ia menegaskan Pemerintah Kota Makassar memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung program nasional dan prioritas daerah secara optimal.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat melalui perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan yang konsisten, serta pengawasan yang akuntabel.
“Kita harus menjalankan anggaran secara efektif dan efisien, dengan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
“Peran SKPD sangat penting dalam memastikan program diimplementasikan dengan baik, melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” sambungnya.
Menurutnya, fase awal triwulan I, sangat krusial karena akan menentukan ritme kerja pada triwulan-triwulan berikutnya.
Selain itu, Munafri juga menyinggung pola kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih berorientasi pada aktivitas dan serapan anggaran, bukan pada dampak kinerja.
Ia mengingatkan, OPD tidak boleh bekerja secara sektoral atau berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi dalam satu sistem kelembagaan yang saling mendukung.
“OPD A, B, C itu tidak berdiri sendiri. Yang kita harapkan bukan penilaian per OPD, tapi akumulasi dampak dari seluruh kinerja pemerintah kota,” imbuhnya.
Munafri pun meminta seluruh jajaran untuk meninggalkan pola kerja parsial dan mulai membangun konektivitas antar perangkat daerah.
Dia juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur dan berdampak jelas. Tanpa ukuran yang pasti. Menurutnya, keberhasilan pembangunan akan sulit dibuktikan.
Tak hanya itu, Munafri mengkritisi proses monitoring dan evaluasi yang kerap tidak menghasilkan keputusan konkret.
“Harus ada keputusan yang memberi tekanan agar di triwulan berikutnya ada perbaikan dan dampak nyata,” tegasnya.
Politisi Golkar itu mengingatkan setiap kelemahan pada triwulan awal harus segera ditindaklanjuti dengan keputusan strategis, sehingga bisa diperbaiki pada periode berikutnya.
Appi menegaskan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, seperti RPJMD dan rencana kerja (Renja), agar seluruh program berorientasi pada outcome.
Dalam konteks itu, ia merujuk pada RPJMD Kota Makassar 2025-2029 yang mengusung visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” dengan tujuh misi pembangunan.
Menurutnya, RPJMD merupakan perpaduan antara kontrak politik dan kontrak administratif yang harus dijalankan secara selaras.
“Tujuan itu hanya bisa tercapai kalau kontrak politik dieksekusi melalui kegiatan administratif yang terukur dan berdampak,” bebernya.
Ia pun kembali menegaskan, monitoring dan evaluasi harus menjadi instrumen pengambilan keputusan, bukan sekadar agenda formalitas.
Di akhir arahannya, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD agar roda pemerintahan berjalan efektif dan terintegrasi.
