“Tidak bisa satu OPD berjalan sendiri tanpa koneksi dengan yang lain. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Appi kembali menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, implikasi utama dari RPJMD bukan sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi acuan kerja yang memastikan seluruh program bermuara pada hasil atau outcome yang nyata.
“Evaluasi harus berbasis outcome, bukan sekadar kegiatan OPD. Bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi apa dampak yang dihasilkan,” ucapnya.
Munafri menjelaskan, kualitas outcome sangat ditentukan oleh proses perencanaan dan pelaksanaan yang baik.
Dia mengingatkan bahwa hasil tidak akan maksimal jika sejak awal prosesnya sudah lemah.
“Kalau perencanaan dan proses administrasinya tidak baik, maka outcome-nya pasti tidak akan maksimal. Sebaliknya, kalau prosesnya kuat, hasilnya akan istimewa,” bebernya.
Karena itu, ia memberikan atensi kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk memberikan perhatian serius pada setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, guna memastikan dampak program benar-benar dirasakan masyarakat.
Appi juga menilai jika proses dijalankan dengan benar dan konsisten, maka sistem pemerintahan yang berdampak.
Lebih lanjut, ia kembali menekankan pentingnya evaluasi triwulan pertama sebagai fondasi arah pembangunan dalam satu tahun anggaran.
Dikatakan, fase awal bukan sekadar tahap awal pelaksanaan, melainkan penentu arah dari seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, belanja, hingga operasional program di triwulan selanjutnya.
Appi menyebut evaluasi triwulan pertama sebagai momentum penting untuk memastikan RPJMD benar-benar dijalankan secara nyata, bukan hanya menjadi dokumen formal.
“Yang paling penting di triwulan pertama bukan capaiannya, tapi ketepatan arah. Kalau arah sudah benar, baru kita gas. Jangan sampai kita cepat, tapi salah arah,” ajaknya.
Ia mengingatkan agar pola lama yang menunda pekerjaan hingga akhir tahun anggaran tidak lagi terjadi, karena hal tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan, termasuk rendahnya realisasi dan munculnya sisa anggaran (silpa).
Munafri juga memberikan perhatian khusus kepada para camat, terutama yang baru menjabat, agar aktif berkoordinasi dan tidak ragu untuk bertanya dalam menjalankan tugasnya.
Di akhir penyampaiannya, ia kembali mengingatkan bahwa seluruh program pemerintah harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan berorientasi pada dampak bagi masyarakat.
“Jangan lagi kita berkejar-kejaran di akhir tahun. Kita punya waktu satu tahun, jadi harus dimanfaatkan sejak awal dengan baik,” sarannya.
“Kalau tidak ada ukuran yang jelas, bagaimana kita tahu apakah yang kita lakukan ini sudah tepat atau tidak? Alat ukur ini yang akan menentukan arah perjalanan kita,” tutupnya.
Sedangkan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Muh. Dahyal, memaparkan capaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan.
Dalam laporannya, Dahyal menyebutkan realisasi belanja daerah hingga akhir Triwulan I mencapai Rp465 miliar dari total anggaran Rp4,2 triliun atau sebesar 11,07 persen, dengan capaian fisik sebesar 11,36 persen.
“Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025, realisasi keuangan mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen, dari sebelumnya 11,48 persen,” jelasnya.
Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, realisasi hingga Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar Rp1,041 triliun dari target Rp4,7 triliun atau 22,14 persen.
Angka tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan Triwulan I Tahun 2025 yang hanya mencapai 20,91 persen.
“Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Dahyal.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pelaksanaan program prioritas daerah, baik yang bersumber dari program prioritas nasional maupun yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar 2025-2029 saat ini telah berjalan.
Adapun perkembangan dan progres detail dari masing-masing program tersebut akan dipaparkan lebih lanjut oleh para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
“Rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai rencana serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Makassar,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
