Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah di seluruh Indonesia menerapkan MCP. “Sehingga ke depan temuan-temuan yang sering terjadi tidak ditemukan kembali dengan adanya program MCP ini,”ujarnya.
Ketua KPK RI Firli Bahuri berharap MCP yang telah dikembangkan secara berkala oleh KPK, dapat menjadi tolok ukur baru untuk menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan di suatu daerah.
Sementara Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh menyebut, kolaborasi pengawasan antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus dilakukan sejak awal. “Hal itu dimaksudkan agar tindak rasuah dapat dicegah sedini mungkin,”katanya. (Amir)
Editor: Ismail Asnawi
