MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Bupati Wajo, Amran Mahmud, tampil menjadi pembicara pada Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Republik Indonesia di Hotel Claro, Kota Makassar, Kamis (31/3/2022).
Orang nomor satu di Bumi Lamaddukelleng ini tampil memaparkan capaian hasil peniliaian Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Wajo 2020 yang mendapatkan predikat B. Hasil penilaian RB tahun 2020 yang rilis pada 2021 lalu, hanya Wajo dan Kota Makassar mendapatkan predikat B di antara 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pada FKK yang dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Abdul Hayat, mewakili Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Amran Mahmud bersama Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, didaulat membawakan paparan dengan judul Best Practice Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah untuk Mencapai Indeks RB Baik.
Namun, Wali Kota Makasaar belum sempat hadir pada kesempatan ini. Selain Amran Mahmud, turut hadir sebagai pembicara kunci, yakni Deputi Bidang Koordinasi (Bidkoor) Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur) Kemenkopolhukam, Marsda TNI Arif Mustofa.
Lalu narasumber lainnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Sugeng Hariyono, serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Erwan Agus Purwanto.
Sementara, para peserta FKK terdiri atas para bupati/walikota se-Sulsel, Kepala Biro Organisasi Sulsel, Inspektur Sulsel, para inspektur dan kepala bagian organisasi kabupaten/kota se-Sulsel, serta undangan lainnya.
Deputi Bidkoor Kominfotur Kemenkopolhukam, Marsda TNI Arif Mustofa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan Bupati Wajo memenuhi permintaan Kemenkopolhukam sebagai narasumber pada FKK ini.
“Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Wajo dengan predikat B sekaligus tertinggi dari seluruh kabupaten di Sulsel sehingga kami minta kesediaan untuk memberikan pemaparan terkait praktik terbaik pelaksanaan RB untuk mencapai indeks RB terbaik,” ucapnya.
Amran Mahmud pun tampil dengan percaya diri membawakan paparannya yang memuat delapan area perubahan RB. “Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wajo selama 2020-2021 berada pada kategori B dan menjadi satu-satunya kabupaten di Sulsel yang meraih kategori tersebut,” ujar kepala daerah bergelar doktor ini.
Terkait area perubahan RB, yang pertama yaitu manajemen perubahan. Amran Mahmud menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo menetapkan RB sebagai tujuan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dengan alokasi anggaran Rp1,054 miliar.
“Kita juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RB di setiap perangkat daerah melalui kompetisi untuk memotivasi pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) dalam percepatan RB di OPD masing-masing serta memberikan penghargaan kepada tiga kepala OPD yang berkinerja terbaik,” beber Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wajo ini.
Selanjutnya, area deregulasi kebijakan. Pada 2021 lalu Pemkab Wajo menghasilkan sebanyak 1.227 produk hukum yang harmonis. Juga dilakukan pembentukan tim verifikasi/legal drafting produk hukum yang
bertugas untuk melakukan pengendalian pembentukan produk hukum. Selain itu, juga melakukan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulsel tentang pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah.
Terkait penataan dan penguatan organisasi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Wajo ini menjelaskan bahwa Pemkab Wajo mampu mengoptimalkan belanja publik dengan menekan belanja operasional perangkat daerah dan tunjangan jabatan struktural.
