“Tahun 2019 pada awal pemerintahan, kami melakukan restrukturisasi OPD dari 39 menjadi 27 perangkat daerah dan berkurang 240 jabatan. Pejabat yang kehilangan jabatan struktural akibat perampingan dialihkan ke jabatan fungsional sehingga penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional secara nasional pada akhir tahun 2021 dilakukan dengan lebih mudah,” jelasnya.
Untuk penataan tata laksana, pada 2021 Wajo menjadi tiga besar kabupaten/kota di Sulsel dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 2,42. Lalu, dimensi pembangunan desa meningkat, dengan 2 desa mandiri, 27 desa maju, 110 desa berkembang, dan sisa 3 desa tertinggal.
Sementara, untuk penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur, pada 2021 indeks sistem merit atau kebijakan manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Wajo termasuk dalam kategori sangat baik.
“Kami bersama Bapak Wabup (Wakil Bupati Wajo, Amran) terlibat langsung dalam pemenuhan delapan aspek sistem merit dan pengisian jabatan administrasi. Juga melakukan seleksi terbuka dalam pengisian jabatan camat, pemanfaatan talent pool, dan rencana suksesi dari hasil talent pool untuk pola karier, serta pemanfaatan aplikasi e-Kinerja berbasis daily evaluation system (DES) dalam penilaian kinerja ASN,” terang Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Wajo ini.
Dari sisi penguatan akuntabilitas, Wajo mampu mempertahankan enam kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut sejak 2015 hingga 2020 dan tetap berkomitmen untuk meraih pada 2021. Begitu juga peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tiap tahun.
“Untuk penguatan akuntabilitas ini, kami melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP di setiap perangkat daerah melalui kompetisi untuk memotivasi pimpinan OPD dalam peningkatan akuntabilitas di OPD masing-masing dan memberikan penghargaan kepada 3 kepala OPD berkinerja terbaik,” jelasnya.
Amran Mahmud melanjutkan, untuk area penguatan pengawasan, dilakukan penyusunan regulasi terkait gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat, whistle blowing system, penanganan benturan kepentingan, serta pencanangan pembangunan zona integritas dengan melibatkan seluruh OPD.
“Sehingga berdasarkan hasil survei penilaian integritas oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tahun 2021 menunjukkan Pemerintah Kabupaten Wajo mendapatkan angka 74,6 di atas rata-rata nasional yaitu 72,4 terkait hal tersebut. Dan juga membawa kepada level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP (Aparat pengawasan Intern Pemerintah) tahun 2021 masing-masing berada berada pada level 3,” terangnya.
Pada area delapan yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Amran Mahmud menjelaskan bahwa Pemkab Wajo melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara elektronik secara semesteran. Kemudian, pelayanan publik bukan sekadar pelayanan administrasi kepada masyarakat, tetapi lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada 3L (laleng/jalan, ledeng/air, lampu/listrik).
“Untuk laleng atau jalan, kita mengalokasikan anggaran Rp401,5 miliar sejak tahun 2019 hingga 2021. Sementara, untuk ledeng atau air, data tahun 2021, telah diupayakan penyediaan akses air minum kategori layak dan aman bagi masyarakat Kabupaten Wajo sebesar 88,53 persen. Juga untuk lampu atau listrik, telah dilakukan pemasangan listrik gratis bagi 790 rumah tangga tidak mampu dan 971 titik PJU (penerangan jalan umum) di wilayah desa/kelurahan,” urainya.
Amran Mahmud menutup paparannya dengan menjelaskan capaian ekonomi makro Wajo tahun 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Wajo berada pada angka 6,77 persen sekaligus tertinggi ketiga di Sulsel. Juga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 69,62 persen dan pendapatan per kapita naik menjadi Rp58,83 juta per tahun. Lalu angka kemiskinan turun menjadi 6,46 persen dan pengangguran terbuka turun menjadi 4,32 persen.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan terima kasih dan apresiasi dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing. Kami selalu berupaya melakukan yang terbaik, tentu kami masih terus membutuhkan arahan dan bimbingan dari jajaran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta sinergi dari semua pihak,” tutupnya. (MAN)
Editor: Manaf Rachman
