Diketahui, dalam surat BKN yang ditandatangani elektronik Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Otok Kuswandaru, atas nama Kepala BKN, menyempaikan beberapa hal untuk Bupati Wajo.
1. Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Wajo yang telah melakukan pengumpulan, verifikasi, dan penyampaian dokumen pelaksanaan NSPK Manajemen ASN Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Aplikasi Indeks NSPK.
2. Terhadap dokumen pelaksanaan NSPK Manajemen ASN Tahun 2021 yang telah disampaikan, kami telah melakukan pemeriksaan serta mengintegrasikan hasil pemeriksaan tersebut dengan data hasil pengawasan dan pengendalian BKN dengan hasil antara lain.
a. Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Wajo mendapatkan Nilai Indeks 81 dengan Kategori A
b. Diperlukan peningkatan nilai indeks implementasi NSPK Manajemen ASN dengan melakukan berbagai upaya yang akan dituangkan dalam Komitmen Bersama Peningkatan Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN
c. Terhadap komitmen bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, BKN senantiasa akan melakukan upaya pembinaan serta pengawasan dan pengendalian baik melalui unit kerja di BKN Pusat dan Kantor Regional IV BKN Makassar
3. Sehubungan dengan hasil penilaian indeks NSPK Tahun 2021 di atas, perlu kami sampaikan pula kepada Bapak Bupati Wajo beberapa hal sebagai berikut.
a. Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Tim Indeks NSPK Manajemen ASN Kabupaten Wajo agar melakukan beberapa hal antara lain
-Melakukan perbaikan terhadap beberapa catatan penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2021 (catatan terlampir)
-Melakukan pemantauan internal terhadap implementasi NSPK Manajemen ASN, dan
-Tetap proaktif melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan Manajemen ASN Tahun 2022 yang sesuai dengan NSPK
b. Guna mendorong perbaikan serta peningkatan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, BKN akan mengupayakan pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk dapat memberikan pendampingan atau pembimbingan dalam implementasi manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK berdasarkan peran, tugas, dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga.(saf)
Editor: Manaf Rachman
