MEDIASINERGI.CO WAJO — Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Wajo menggelar Sosialisasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara yang berlangsung di aula Inspektorat Kabupaten Wajo, Senin, 10/10/2022 dirangkaikan dengan sosialisasi Perundang-undangan.
Sosialisasi tersebut dihadiri, Inspektur Inspektorat Daerah Wajo Saktiar S.Sos, M.Si, Kepala Bagian Hukum Pemkab Wajo Andi Elvira Fajarwati dan peserta perwakilan dari OPD lingkup Pemkab Wajo.
Inspektur Daerah, Saktiar S.Sos, M.Si mengatakan, menjadi kewajiban Inspektorat bersama dengan tim untuk
mensoislaisasikan pembanguan zona integritas WBK dan WBBM ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena
merupakan bagian upaya pencegahan pemberantasan korupsi, dan untuk menambah wawasan dengan implementasi pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi.
Pembangunan zona integritas pada hakekatnya, kata dia adalah membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani.
“Yang kita undang ini adalah semua Kasubag Kepegawaian masing-masing OPD untuk mengikuti sosialisasi ini. Pasalnya selain karena program nasional, juga merupakan salah-satu dari 25 program kerja Bupati dan Wakil Bupati Wajo dalam pencapaian zona integritas di Bumi Lamaddukkelleng,” ujarnya.
Dikatakan bahwa, pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah dilakukan akhir tahun lalu dan juga telah menginisiasi pembuatan Perbup untuk pencanangan zona integritas di Wajo.

“Insya Allah setelah sosialisasi hari ini, akan kami lanjutkan sosialisasi di Makassar dengan mendatangkan narasumber atau pemateri dari KemenPAN-RB yang menangani pelaksanaan penilaian zona integritas di kabupaten/kota dengan pesertanya dari perwakilan dari masing-masing OPD lingkup Pemkab Wajo,” ujarnya.
Mantan Sekcam Pammana ini mengharapkan dukungan dari semua OPD, karena pencapaian zona integritas ini di semua OPD menuju WBK dan WBBM sangat penting karena merupakan bagian upaya pencegahan pemberantasan korupsi.
“Dalam pencapaian zona integritas ini banyak yang harus disiapkan oleh OPD, mulai dari dokumen maupun dari srana dan prasarananya. Kami harapkan melalui sosialisasi ini, OPD sudah bergerak dari awal menyiapkan dokumen dan sarana dan prasarana yang menjadi penilaian,” harapnya.
Tugas dari Inspektorat Daerah sebagai salah-satu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan Asesmen atau penilaian mandiri, lanjut dia, agar OPD melengkapi lembar kertas kerja. Karena itu adalah dasar untuk menilai dan dari hasil itulah akan disampaikan kepada KemenPAN RB. “Kemudian selanjutnya KemenPAN RB akan melakukan penilaian kembali, apakah hasil evaluasi dan penilaian dari Inspektorat Daerah benar-benar sesaui dengan keadaan dilapangan,” pungkasnya.
Terkait dengan sosialisasi perundang-undangan, pematerinya adalah Kepala Bagian Hukum Pemkab Wajo Andi Elvira Fajarwati.(Zah)
Editor: Manaf Rachman











