Home / Sulsel

Senin, 3 April 2023 - 21:25 WIB

Cegah Penyimpangan, Danny Pomanto Minta Kejari Kawal Proyek Strategis Pemkot Makassar 2023

Wali Kota Makassar, Ir. Moh. Ramdhan Pomanto, Melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dengan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Dalam Rangka Pengawalan Proyek Strategis Pemkot Makassar, di Kantor Kejari Makassar, Jalan Amanagappa, Senin 3 April 2023

Wali Kota Makassar, Ir. Moh. Ramdhan Pomanto, Melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dengan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Dalam Rangka Pengawalan Proyek Strategis Pemkot Makassar, di Kantor Kejari Makassar, Jalan Amanagappa, Senin 3 April 2023

MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mengawal sejumlah proyek strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar Tahun Anggaran 2023.

Pengawalan proyek strategis ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Wali Kota Makassar, Ir. Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto bersama Kepala Kejari Makassar, Andi Sundari.

Penandatanganan Pakta Integritas berlangsung di Kantor Kejari Makassar, Jalan Amanagappa, Senin 3 April 2023.

Danny Pomanto mengungkapkan bahwa, ada beberapa proyek strategis Kota Makassar yang dikawal Kejaksaan. Seperti Makassar Government Center (MGC), Makassar Core City Arena atau MACCA, Sirkuit Internasional Untia, hingga Japparate.

Baca Juga:  30 Tahun lebih mengabdi sebagai ASN, Sekda Pinrang Memasuki Masa Purna Bakti

Pengawalan dari Kejari Makassar, kata Danny Pomanto sebagai upaya mitigasi mencegah penyimpangan pengerjaan suatu proyek.

Sehingga, dengan adanya pengawalan ini tidak ada alasan lagi penyerapan anggaran, kualitas proyek, hingga administrasi proyek pemerintah mengalami kendala.

Ia pun tidak menampik masih banyak KPA/PPK dan PPTK yang kadang keliru dalam penafsiran hukum, meski pengerjaan proyek sudah sering dilakukan.

Baca Juga:  LPTQ Kabupaten Asahan Gelar Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Calon Dewan Hakim MTQN

Danny Pomanto mencontohkan, ada penawaran proyek yang ditender dengan membuang 20% dari pagu anggaran. Sehingga dikhawatirkan berdampak pada kualitas proyek.

“Jadi tidak masuk akal itu tender buang 20%. Makanya menafsirkan terendah wajar itu harus jelas. Terendah sudah jelas, tapi wajarnya. Nah bagaimana memberikan ukuran wajar itu,” kata Danny Pomanto.

“Makanya bersama Tim Kejari ada standarisasi, ada SOP-nya dan itu tafsiran hukumnya valid,” jelas Danny.

Share :

Baca Juga

Sulsel

Wali Kota Munafri Konsultasi ke Pusat, PSEL Antang Masuk Tahap Lanjutan

Sulsel

Pemkab Takalar Berduka, Kadis Pertanian Jamaluddin Hasan Meninggal Dunia

Sulsel

Tak Mau Pasar Sentral Sepi, Munafri Tiru Konsep Blok M untuk Hidupkan Ekonomi Makassar

Sulsel

PD Terminal Makassar Hadirkan Wajah Baru Terminal, Lebih Estetika, Tertib, dan Produktif

Sulsel

Stop Pungutan, Munafri Ancam Copot Kepsek yang Nekat Gelar Perpisahan Berbayar

Sulsel

Bupati Andi Rosman bertemu dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta

ENREKANG

PWI Pusat Jalin Sinergi dengan Pemkab Enrekang

Sulsel

Komisi D DPRD Dorong Pemkot Makassar Segera Susun Perda Larangan LGBT