MEDIASINERGI.CO MAKASSAR –– Anggota DPRD Makassar, Fraksi Partai Hanura, Ir. H. Muchlis Misbah menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Hotel Grand Imawan, Jalan Pengayoman, Minggu 28 Mei 2023.
Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan ini, Muchlis Misbah mengatakan bahwa kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk rakyat miskin.
“Pemerintah Kota Makassar telah mengatur hal tersebut dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015. Dimana disebutkan bahwa bantuan hukum diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, menghadirkan dua narasumber, yaitu M. Awaluddin, SH (Praktisi Hukum) dan H. Muh. Munir N Mangkana, SH.
Dalam pemaparannya, M. Awaluddin menjelaskan untuk mendapatkan bantuan hukum gratis tersebut, seseorang harus memiliki KTP Kota Makassar.
Selain itu, syarat lainnya yakni memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat.
“Pemohon bantuan hukum juga disyaratkan menyerahkan foto copy kartu keluarga dan dokumen yang berkenaan dengan perkara,” ungkapnya.
Sementara, H. Muh. Munir N Mangkana menyampaikan pemberian bantuan hukum oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, merupakan salah satu hal dalam pemenuhan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
Sebagai praktisi hukum, mantan legislator DPRD Kota Makassar ini mengaku, selain menggunakan bantuan hukum secara litigasi, juga sering menempuh jalur non litigasi.
“Jika dua orang sedang berperkara, langkah hukum yang saya lakukan sebagai seorang advokad, selain jalur litigasi, juga menggunakan jalur non litigasi. Bagaimana memediasi mereka supaya dapat tercapai kesepakatan yang dianggap adil oleh kedua belah pihak,” jelasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
