“Setiap Senin gubernur, bupati dan wali kota di evaluasi bagaimana ketersedian kebutuhan bahan pokok tersedia di masyarakat,” ucapnya.
Maka prioritas adalah memastikan Pemerintah Provinsi memiliki kemampuan pembiayaan dan program yang tajam dan jelas dalam menangani inflasi di Sulsel. “Kita Sulsel selama ini masih dalam tahap yang baik, di antara 2-4 persen yang dicapai. Terakhir kita 3,5 persen. Ini juga karena dukungan DPRD Sulsel,” tambahnya.
Sedangkan penanganan stunting dan kemiskinan, agar pemimpin di Sulsel juga harus memperhatikan penanganan secara kultural dan struktural. Pemerintahan yang baik harus menangani secara serius, baik itu kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. “Penanganan kemiskinan secara struktural harus kita selesaikan, melalui program-program yang ada di seluruh OPD,” harapnya.
“Kalau kemiskinan belum kita selesaikan, kita tidak bisa bergerak menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Karena ini masalah paling dasar dan esensi hadirnya pemerintahan daerah maupun nasional,” tegasnya.
Soal ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Kerawanan pangan ada di depan mata, terdapat El-Nino. Maka program ketahanan pangan untuk penanganan El-Nino harus dilakukan.
Sementara terkait kemudahan pelayanan publik dan investasi. Target investasi di Sulsel Rp.14 triliun. Upaya yang dapat dilakukan jika selama ini, kawasan Industri hanya berada di bagian barat Sulsel, sehingga perlu hadir kawasan industri dikembangkan di wilayah yang berada di pantai bagian timur atau Teluk Bone.
“Tentu kita harus ada sinergi program antara pusat dan daerah, ada kebijakan nasional,” pungkasnya.(r)
Editor: Manaf Rachman
