MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk tahun anggaran 2023 dengan anggaran hibah Rp 224 Miliar.
Penandatanganan NPHD antara Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 2 Oktober 2023. Dan Sulsel menjadi daerah pertama dari 38 provinsi di Indonesia yang menandatangani NPHD.
“Sulsel juara satu NPHD. Dari 38 provinsi baru Sulsel yang sudah tandatangan. Sulsel hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan harus Pemilu,” kata Bahtiar Baharuddin.
Lanjut Bahtiar, yang juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri ini menjelaskan, Pilkada sudah harus dilaksanakan tahun depan.
“Kita tidak mau hanya sekedar nomor satu, kita hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan. Bayangkan tahun depan tidak terjadi Pilkada (akibat dana Pilgub tidak tersedia,red) kan demokrasi transisi, masa Pj terus,” ungkap Bahtiar.
Adapun Ketua KPU Sulsel Hasbullah menyebutkan, Rp224 miliar itu 40 persen dari 4 komponen yang harus disiapkan pemerintah daerah, untuk KPU, Bawaslu, kepolisian dan TNI.
Ia mengatakan dari anggaran Rp224 miliar itu, KPU Sulsel mendapatkan jatah sebesar Rp150 miliar. Alokasi ini merupakan 40 persen dari total anggaran yang dibutuhkan, yaitu Hibah untuk KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp387.092.681.878. Ini diestimasikan untuk 4 pasangan calon.
