Home / Nasional

Rabu, 1 November 2023 - 18:03 WIB

MUI Minta Benjamin Netanyahu Ditetapkan Sebagai Penjahat Perang

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diminta ditetapkan jadi penjahat perang

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diminta ditetapkan jadi penjahat perang

MEDIASINERGI.CO –– WAKIL Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Zainut Tauhid Sa’adi menegaskan bahwa penyerangan Israel ke jalur Gaza merupakan bentuk tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Israel dikatakan sudah bertindak beringas dan brutal melampaui batas perikemanusiaan.

“Tindakan biadab Israel sudah mengarah pada bentuk genosida. Gempuran Israel banyak yang menyasar perumahan sipil, anak-anak, perempuan yang tidak berdosa termasuk wartawan perang yang sedang bertugas,” ungkapnya, Rabu 1 Oktober 2023.

Baca Juga:  Momen Unik, Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun Bertemu Zulmansyah di Arena Catur

Lebih lanjut, serangan Israel juga menyasar fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit. Sejumlah rumah sakit utama seperti Rumah Sakit Al Quds, RS Syifa, hingga RS Indonesia di Gaza hampir kena bombardir Israel hingga merusak sebagian bangunan.

Baca Juga:  Edukasi Soal Haji Poin Penting Kerjasama BP Haji dan PWI

“Apa pun alasannya penyerangan Israel yang membabi buta tersebut adalah bentuk kebiadaban, kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang sangat nyata yang tertuang dalam Konvensi Jenewa,” tegas Zainut.

Share :

Baca Juga

Nasional

Menunggu Titah dari Kalteng, Jalan Keluar Jebakan HPM Tinggi Pasir Kuarsa Kepri

Nasional

Ketum PWI Pusat Pimpin Delegasi Indonesia ke General Assembly CAJ di Kuala Lumpur

Nasional

Pekan Kedua April 2027, Lampung Tuan Rumah HPN dan Porwanas

Nasional

Gema Paskah Nasional 2026, Saat Puluhan Ribu Umat dan Tokoh Bangsa Bersatu di Manado

Nasional

Presiden RI Prabowo Subianto Beri Penghormatan Terakhir Tiga Prajurit TNI Gugur di Misi UNIFIL

Nasional

Menlu Sugiono Ucapkan Belasungkawa atas Gugurnya Prajurit UNIFIL di Lebanon

Jakarta

PWI: Kemerdekaan PERS Bagian dari HAM

Nasional

APKLI Minta Kepala Daerah Moratorium Pemberian Izin Retail Modern