Nunung juga mempertanyakan kinerja Lurah Laikang, Andi Wahyu Setiawan. Di mana agenda reses yang merupakan tempat mendengarkan aspirasi warga justru tidak hadir tanpa alasan.
“Pak Wali harus evaluasi. Masa agenda temu warga tidak datang. Bagaimana mau bagus wilayah kalau malas ketemu masyarakatnya. Nah ini juga berhubungan dengan pelayanan persampahan. Mau uangnya tapi layanan tak maksimal,” ujarnya.
Tak hanya persoalan retribusi persampahan, lanjut Nunung Dasniar menyoroti program ducting sharing. Bagi dia, program ini hanya menghabiskan anggaran.
Mestinya, pengusaha yang tidak membayar pajak atau retribusi sewa kabel menjadi perhatian.
“Ini juga ducting sharing Rp. 400 miliar anggarannya habis untuk melayani pengusaha. Itumo dulu pajak atau sewa lahan pengusaha provider kejar. Ini uang rakyat dihabiskan begitu saja,” imbuhnya.
Sementata Rendi salah seorang warga sepakat dengan penolakan yang diajukan anggota DPRD Makassar Nunung Dasniar.
Pasalnya, selama ini pelayanan persampahan tidak begitu baik. Jadwal pengambilan sampah terkadang terlambat hingga seminggu tetapi penagihan retribusi tepat waktu. “Betul Ibu Dewan, pelayanan dulu maksimalkan baru kasih naik,” jelasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
