MEDIASINERGI.CO JAKARTA — Pada Pemilihan Umum 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan kenaikan gaji bagi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Alasan gaji KPPS pemilu naik dari tahun sebelumnya, diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota KPPS, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam pemilu.
Alasan gaji KPPS pemilu naik didasarkan pada pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS. Di mana pada tahun 2019, Ketua KPPS menerima besaran gaji Rp550.000 namun pemilu 2024 naik mencapai Rp1.200.000 tak jauh berbeda dengan anggotanya.
Alasan gaji KPPS pemilu naik tentu karena tugas dan tanggung jawab penting dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu melakukan pemungutan suara, penghitungan suara, serta pengawasan dan pengamanan proses pemilu. Para anggota KPPS juga diwajibkan untuk tidak memiliki hubungan keluarga, dengan calon dan partai politik yang bertarung dalam pemilu.
Selain itu, anggota KPPS juga harus bersedia dengan segala konsekuensi dalam tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Berikut ini alasan gaji KPPS naik berbagai sumber, Selasa (30/1/2024).
Alasan Gaji KPPS Pemilu Naik
Sebanyak 5.741.127 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah dilantik secara serentak di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS) pada Kamis, 25 Januari 2024. Langkah ini diambil menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024.
Dalam peningkatan honorarium untuk KPPS tahun 2024, Ketua KPPS dihargai sebesar Rp1.200.000. Angka ini menandakan peningkatan mencapai 118 persen dibandingkan dengan honor pada Pemilu 2019, yang pada waktu itu sebesar Rp550.000. Sementara itu, anggota KPPS 2024 akan menerima honor sebesar Rp1.100.000, menunjukkan kenaikan sebanyak Rp650.000 dari honor KPPS pada Pemilu 2019, yang pada saat itu sebesar Rp500.000.
Keputusan untuk meningkatkan gaji KPPS pada Pemilu 2024 disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan didasarkan pada pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS. Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2022, memberikan dasar hukum terkait Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
Keputusan ini mencerminkan komitmen untuk memberikan penghargaan yang sepadan dengan tugas dan tanggung jawab para penyelenggara pemilihan demi kelancaran proses demokrasi.(tim)
