MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Polemik kembali terjadi di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana Guru SMA, SMK se-Sulawesi Selatan mempermasalahkan pembayaran selama 5 bulan yang mengakibatkan guru menjerit.
Kondisi ini membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan harus melakukan audit terhadap Dinas pendidikan Provinsi Sulsel, termasuk Inspektorat jangan tinggal diam serta penegak hukum jangan hanya menonton.
Hal ini sangat krusial dan mencurigakan kuat dugaan ada oknum yang tidak bertanggungjawab memperkaya diri sendiri dengan modus menyimpan uang TPP bank selama 5 bulan, berapa bunga uangnya atau anggaran sudah tidak ada.
TPP Guru SMA, SMA di Sulawesi Selatan selama 5 bulan tidak dibayar, aparat penegak hukum dan BPK harus melakukan tugasnya sesuai peraturan dan perundang-undangan berdasarkan SOP.
Bilamana anggaran TPP Guru SMA dan SMK diduga ada yang sengaja memanfaatkan dengan menyimpan uang TPP di Bank dengan berharap bunga atau anggaran sudah tiada.
Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH menjelaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ) sangat di butuhkan oleh teman-teman Guru SMA dan SMK.
“Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan harus mengerti kebutuhan para guru, bagaimana mungkin proses belajar mengajar mencapai target kalau tenaga pendidik tidak terpenuhi kebutuhannya,” ujarnya.
Sementara di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, TPP sudah lunas terbayar, berbeda yang dialami di Disdik Sulsel. “Ada apa di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, aparat penegak hukum diminta segera lakukan penelusuran dan BPK untuk meakukan audit,” pintanya.
Selain itu, ia meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan harus menjelaskan kepada Guru SMA dan SMK tentang tidak dibayarnya TPP selama 5 bulan lamanya.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Andi Nadjamuddin harus turun tangan karena hal ini kebutuhan yang tidak bisa ditunda, karena sangat sensitif. Namun diduga Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan hanya memilih tidak mengerti dan tidak tahu.
“Hal ini apakah karena adanya penyesuaian Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kenaikan TPP di tahun 2024 atau bagaimana,” tanyanya.
Amiruddin SH, menduga tidak dibayarnya TPP selama 5 bulan bisa menimbulkan kecurigaan.
“Ada oknum yang sengaja menunda pembayaran demi menikmati suku bunga di Bank. Di mana uang TPP di simpan atau boleh jadi uang sudah habis,” ungkapnya.
“Apabila pembayaran TPP Guru SMA dan SMK masih tertunda pembayarannya di bulan Mei 2024. Maka DPP LSM Gempa Indonesia akan melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib dengan laporan dugaan tindak pidana korupsi,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
