MEDIASINERGI.CO WAJO — Pemerintah kabupaten Wajo berhasil meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK Perwakilan Sulawesi Selatan. Penerimaan Penghargaan ini di laksanakan di Auditorium Lt.2 Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, Senin 27 Mei 2024
Prestasi Pemerintah Kabupaten Wajo khususnya dalam pengelolaan keuangan mencatatkan kembali meraih predikat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal ini diketahui saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wajo tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten Wajo.
Penyerahan tersebut dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun kepada Ketua DPRD Kabupaten Wajo H.Andi Alauddin Palaguna dan Pj.Bupati Wajo Andi Bataralifu, dengan diawali dengan penandatanganan BAST.
Penyerahan LHP ini, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa BPK bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk menilai kewajaran atas penyajian LKPD, BPK mendasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate pengungkapan), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Tidak hanya itu, BPK juga mengungkapkan kondisi yang ditemukan terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi indikator dalam penentuan opini atas LKPD.
