Menanggapi hal itu, Inspektur Utama BNPB memberikan apresiasi sebesar besarnya kepada Ketua DPRD Wajo atas upaya koordinasi yang dilakukan dengan BNPB.
“Karena jarang loh Pak, ada Pimpinan DPRD yang langsung menyampaikan aspirasi, menyuarakan keluhan masyarakat di BNPB. Tentunya ini akan kita tanggapi serius,” katanya.
Dia juga menyampaikan jika pihaknya telah mengecek di sistem BNPB mengenai bantuan peralatan terakhir yang diberikan pada Tahun antara Tahun 2018/2019.
“Tentunya pertimbangan kami agar ditindak lanjuti sesuai aturan dan mekanisme,” terangnya.
Sementara, Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Nadhira Seha Nur menyampaikan, jika BNPB saat ini memiliki Perahu Polyethylene sisa 7 Unit, sehingga dia meminta agar Kepala BPBD Wajo segera berkoordinasi dengan pihak BNPB wilayah Sulawesi Selatan.
“Apa saja mekanisme yang harus disiapkan, salah satunya proposal permohonan bantuan Perahu Polyethylene yang nanti akan diinput melalu sistem aplikasi E-Prologpal. Untuk lebih jelasnya nanti komunikasi dengan kordinator Wilayah. Jadi silahkan BPBD Wajo mengusulkan apa saja yang dibutuhkan yang terkait dengan logistik dan peralatan yang dibutuhkan,” terangnya. (Humas DPRD Wajo)
