Home / Tak Berkategori

Kamis, 15 Agustus 2024 - 12:02 WIB

Implementasi Aksi Perubahan siPERDA-Prof Launching Aksi Perubahan RKA II Tahun 2024

Salah satu Inovasi yang turut di Launching adalah siPERDA-Prof(Sinkronisasi dan Sinergitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah melalui asistensi dan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang profesional), Aksi Perubahan ini diangkat oleh Yamar.,SE, M.M, Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan sosial pada Bappelitbangda Kabupaten Wajo yang merupakan salah satu peserta PKA Angkatan II ini.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasinya di daerah, serta kurangnya sinergi antar perangkat daerah. Hal ini sering kali disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif, prosedur birokrasi yang rumit, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan koordinasi dan verifikasi dokumen perencanaan.

Baca Juga:  Tagar #BanggaJadiOrangWajo, Bukti Solidaritas di Tengah Maraknya Konten Negatif

Adapun Tujuan yang ingin di capai adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.

2. Meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

3. Memastikan dokumen perencanaan perangkat daerah memenuhi standar yang ditetapkan melalui proses asistensi dan verifikasi yang profesional.

vi

Metodologi Pendekatan yang digunakan dalam implementasi aksi perubahan ini meliputi:
■ Asistensi Teknis: Memberikan bimbingan teknis kepada perangkat daerah mengenai penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kebijakan pusat dan kebutuhan lokal.
■ Verifikasi Dokumen: Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan regulasi yang berlaku.
■ Pelatihan dan Pengembangan: Mengadakan pelatihan bagi staf perangkat daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Beberapa tantangan yang dihadapi selama implementasi termasuk resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas regulasi. Untuk mengatasi tantangan ini, dilakukan pendekatan partisipatif dalam pelatihan dan asistensi, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antar stakeholder, adapun rekomendasi sebagai berikut :

Baca Juga:  Menag Resmi Luncurkan MQKI Internasional 2025, Pesantren As’adiyah Wajo Jadi Tuan Rumah Perdana

● Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas perencanaan.
● Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan: Melanjutkan program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk staf perangkat daerah.
● Pengembangan Teknologi Informasi: Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan dan verifikasi dokumen.(*)

Share :

Baca Juga

Sulsel

Wali Kota Munafri Lepas Peserta Indomaret Fun Run 2026, Dorong Gaya Hidup Sehat di Makassar

Makassar

Seusai Ashar, Musibah Menyapa H. Baharuddin di Depan Masjid Al-Abrar

PINRANG

TP PKK dan Dekranasda Pinrang Meriahkan HKG PKK dan HUT Dekranas

Sulsel

Guru PPPK PW Aspirasi ke DPRD Wajo Terkait Perubahan Status Dapodik dan Sertifikasi Terhenti

SOPPENG

Warga Lalabata Meninggal Dunia di Pasar Sentral Watansoppeng

Sulsel

Wali Kota Pekanbaru: Makassar Layak Jadi Contoh Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sulsel

Temui Munafri, Bupati Brebes Studi Tiru Program Unggulan Pemkot Makassar

Jakarta

PWI Pusat Tetapkan Reaktivasi Keanggotaan hingga Akhir 2026, Konferensi Wajib Mengacu SKEP Baru