Sementara Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Wajo, Awaluddin Sibe mengatakan kegiatan ini bagaimana kita bersinergi antara DPRD dan pemerintah daerah supaya proses mengawal perencanaan anggaran pelaksanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Wajo bisa mengikuti aturan-aturan yang ada, agar anggaran yang ada di APBD betul-betul tepat sasaran dan menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat.
“Jadi kita berharap dapat mencegah kebocoran anggaran, utamanya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tindak evaluasinya. Sehingga pemerintah daerah dan legislatif bisa saling mengontrol pelaksanaan anggaran APBD yang ada di Kabupaten Wajo,” katanya.
Namun saat disinggung mengenai data dari SPI 2023, Pemkab Wajo yang mencapai 74,6% (status waspada), Awaluddin Sibe menjelaskan dengan angka seperti itu, itulah yang nantinya di Pemerintah Kabupaten Wajo kita akan berusaha semua lintas sektor terkait didalam pencapaian SPI itu, supaya kita bisa bekerjasama dan saling bersinergi untuk mencapai presentasi yang diharapkan di Kabupaten Wajo.
“Kita harapkan di Tahun 2024 ini semua indikator-indikator bisa kita capai dengan saling bersinergi antara OPD dan DPRD di Kabupaten Wajo,” harapnya.
Diakhir keterangannya, Plt Kepala Inspektorat menyampaikan kepada seluruh anggota DPRD beserta OPD yang ada di Kabupaten Wajo, bagaimana dalam penyusunan anggaran bisa melakukan penganggaran sesuai yang ada didalam indikator utama di setiap OPD.
“Diharapkan nanti bagaimana supaya usulan anggaran yang akan dibahas di DPRD betul-betul tepat waktu. Begitu pun anggota DPRD setelah usulan anggaran dari pemerintah bisa juga dilakukan rapat atau pembahasan yang lebih cepat, supaya penetapan anggaran APBD 2025 kita bisa tepat waktu ditetapkan oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Wajo,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
