“Salah satunya adalah program Semua Harus Sekolah, yang memastikan hak belajar wajib 9 tahun terpenuhi dan menekan angka putus sekolah,” ujarnya.
Muhyiddin berharap dengan berbagai inovasi yang dilakukan dapat menjamin setiap anak di Makassar mendapatkan hak pendidikannya.
“Pendidikan adalah kunci pembangunan, dan kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya terkait PPDB dan pendidikan inklusif.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Dengan melibatkan pemerintah daerah, kami ingin memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” ungkapnya.
Rakor ini diakhiri dengan diskusi arahan dari interaktif antara narasumber dan peserta, yang terdiri dari pejabat daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan.(jk)
Editor: Manaf Rachman
