Langkah yang diambil sejalan untuk mendukung program pemerintah mewujudkan pendidikan inklusi sesuai aturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023.
“Ini sudah sesuatu yang luar biasa, tinggal bagaimana ULD Pendidikan bisa mendampingi sekolah-sekolah untuk mendapatkan dukungan-dukungan, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka menyiapkan kurikulum, bagaimana mereka melakukan pendampingan dan menguatkan pembelajaran atau aksesibilitas sekolah mereka,” katanya.
Fatimah juga berujar bahwa dengan sistem yang lebih holistik dan integral, Kota Makassar memiliki potensi besar menjadi kota representatif dalam penyediaan pendidikan inklusif di Indonesia.
“Jadi saya rasa ke depan kota Makassar semestinya bisa menjadi salah satu kota yang representatif, ya, dengan sistem yang holistik dan integral untuk bisa memastikan setiap anak disabilitas bisa mengakses pendidikan terbaik untuk mereka, terutama di sekolah-sekolah reguler yang terdekat,” jelasnya.
Sedangkan Ketua Tim ULD Pendidikan Kota Makassar, Abdul Rahman menyampaikan bahwa kunjungan itu sekaligus menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk berkonsultasi dengan KND RI sebagai lembaga negara yang memiliki tanggung jawab melaporkan perkembangan pemenuhan hak penyandang disabilitas kepada Presiden.
“Konsultasi ini penting agar kami mendapatkan formulasi yang tepat untuk menguatkan pelaksanaan pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
