Home / Nasional

Senin, 20 Januari 2025 - 15:21 WIB

Terima Beragam Laporan, Ombudsman: Seleksi CASN 2024 Perlu Evaluasi Komprehensif

MEDIASINERGI.CO JAKARTA — Ombudsman RI menerima ragam laporan dan konsultasi perihal dugaan maladministrasi mengenai pelaksanaan seleksi CASN TA 2024. Di ujung periode seleksi, Ombudsman memberikan catatan evaluatif untuk pemerintah dan panitia seleksi dalam rangka evaluasi dan perbaikan sistem rekrutmen/seleksi CASN.

Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, pemerintah terkesan kurang mengatensi masalah-masalah berulang pada titik-titik penting di tahap seleksi. “Misalnya pada tahap seleksi administrasi, masalah mispersepsi kualifikasi pendidikan dan formasi. Tahapan seleksi administrasi menjadi hal krusial karena menjadi pintu awal bagi peserta. Tidak selalu letak masalahnya berasal dari peserta, namun terkait proses verifikasi dan validasi yang tidak memadai oleh pihak panitia seleksi.”, ujar Robert Na Endi Jaweng, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu 15 Januari 2025, yang lalu.

Baca Juga:  Dukung Ketahanan Pangan, Pjs Wali Kota Makassar Ikuti Rapat TPID Sulsel

Menurutnya, yang pertama, Pemerintah wajib mengantisipasi masalah ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dalam beberapa formasi agar tidak menimbulkan potensi multitafsir oleh pelamar dan pansel. “Pemerintah lewat Panselnas harus memastikan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan telah disampaikan secara terperinci dan spesifik, termasuk kode program studi sesuai Kepdirjend Dikti Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Pogram Studi Pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi,” jelasnya.

Baca Juga:  Pesan Jokowi ke Guru: Bentuk Karakter Pancasila Tiap Siswa

Kedua, Ombudsman meminta KemenPAN-RB agar menyusun kebijakan mekanisme transparansi pelaksanaan tes SKB khususnya seleksi kompetensi bidang non-CAT (wawancara, psikotes, dan tes kesehatan).

Lanjut Robert menambahkan, pemerintah saat ini cenderung abai terhadap asas keterbukaan dan akuntabilitas pada tahapan pelaksanaan tes SKB.

Ketiga, pemerintah wajib meningkatkan pengawasan untuk memastikan seleksi CASN bebas dari intervensi dari pihak tertentu. “Kami melihat masih ada indikasi campur tangan pihak lain dalam seleksi CASN 2024. Hal ini berpotensi terjadinya maladministrasi yang tentunya menimbulkan kerugian baik materil maupun non-materil bagi banyak pihak dan menciderai rasa keadilan,” tegas Robert.

Share :

Baca Juga

Nasional

Hendry Ch Bangun, Sosok  Ketum PWI Dirindukan Peserta HPN dari Seluruh Indonesia

Nasional

Dimulai 10 Februari, Kuota Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas di Batasi 30 Orang Per Hari

Nasional

Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah di Potong Rp8 T

Nasional

Gerindra Kalsel Pastikan Ahmad Muzani Hadiri Perayaan HPN 2025 Kalsel

Nasional

PNS BKN Hanya Ngantor Tiga Hari Demi Hemat Anggaran

Nasional

Sebanyak 158 Perkara Sengketa Pilkada yang Dibacakan

Nasional

Mekah Wajibkan Vaksin Meningitis bagi Jemaah Umrah per 1 Februari 2025

Nasional

Semua Jemaah Umrah Diwajibkan Vaksin Meningitis Per Fabruari 2025