“Seluruh warga dapat tercover dalam program pemerintah secara lebih akurat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Munafri mengapresiasi peran BPS atas kolaborasi yang telah dilakukan dalam menyediakan data yang akurat.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid mengatakan data merupakan elemen krusial dalam mendukung kebijakan yang tepat sasaran.
“Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar memiliki peran strategis dalam perekonomian regional. Kota ini menyumbang 34% dari total perekonomian Sulsel, sehingga kebijakan yang diambil di Makassar sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi provinsi secara keseluruhan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan program yang telah dijalankan bersama Pemkot Makassar, termasuk evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang melibatkan seluruh SKPD dsn program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) sebagai langkah meningkatkan literasi statistik di masyarakat.
Selain itu, BPS tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026, yang bertujuan memperoleh data komprehensif tentang kondisi perekonomian di Makassar.
“Sebagai langkah awal, pada tahun 2025, BPS akan melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk memperkirakan jumlah penduduk dan karakteristik demografi di antara periode sensus penduduk,” pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, Abdul Hafid juga memaparkan kondisi makro sosial ekonomi Kota Makassar yang saat ini berada dalam kondisi stabil, termasuk pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan sektor pariwisata.(jk)
Editor: Manaf Rachman
