Istilah ‘politis’ dalam urusan publik dan penunjukan pejabat seringkali dianggap negatif, seolah pasti berarti ada praktik curang atau pilih kasih. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua keputusan yang bernuansa politis itu buruk.
Dalam arti yang sebenarnya, politis berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik, merujuk pada upaya seorang pemimpin untuk memastikan adanya keselarasan antara visi politiknya yang sudah disetujui rakyat melalui pemilihan dengan orang-orang yang akan menjalankan visi tersebut di lapangan.
Ini adalah tentang membangun kesamaan langkah antara rencana besar politik dengan pelaksanaannya, sebuah prasyarat bagi efektivitas pemerintahan manapun.
Selama Wali Kota mengambil langkah penunjukan Plt Direksi Perumda sesuai dengan kewenangan yang diberikan perda dan mengikuti tata cara yang berlaku dalam pemerintahan. Dimana pengisian jabatan sementara adalah hal biasa, maka keputusan tersebut memiliki dasar yang bisa dipertanggung jawabkan.
Langkah ini justru menunjukkan kesadaran untuk tidak membiarkan Perumda dalam kondisi bermasalah terlalu lama, sebab kinerja BUMD adalah salah satu etalase penting keberhasilan kepemimpinan daerah. Pilihan ‘politis’ dalam menunjuk figur Plt di sini lebih merupakan perhitungan atas siapa yang paling cepat bertindak dan paling bisa dipercaya untuk menjaga kepentingan Perumda dan masyarakat dalam jangka pendek, sambil menyiapkan jalan bagi pemilihan Direksi tetap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Direksi BUMD profesionalisme, kepercayaan, dan percepatan kebijakan di tangan Plt
Penting untuk kembali ditegaskan perbedaan mendasar antara jabatan Direksi BUMD dengan posisi Pegawai Negeri Sipil (ASN) biasa. Direksi BUMD, termasuk Plt yang bertugas sementara, adalah profesional yang dituntut untuk menggabungkan keahlian bisnis, pengelolaan yang efisien, dengan kepekaan tinggi terhadap tugas pelayanan masyarakat.
Mereka ada di barisan depan pengelolaan aset daerah yang harus menghasilkan sekaligus bisa dipertanggung jawabkan, mereka adalah ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan ekonomi daerah menjadi aksi korporasi yang bermanfaat bagi publik.
Dalam kondisi seperti ini, nuansa ‘politis’ dalam arti sejalannya visi dan adanya kepercayaan dari Wali Kota selaku pemilik modal menjadi hal yang tak terhindarkan, bahkan penting khususnya untuk peran sementara yang butuh gerak cepat.
Keseimbangan antara kompetensi teknis dan integritas personal atau karakter adalah diskursus klasik dalam filsafat kepemimpinan dan etika publik. Sebagaimana pemikir besar seperti Konfusius yang sangat menekankan pentingnya kebajikan (Ren) dan keteladanan moral (De) bagi para pejabat publik, di samping kemampuan mereka dalam mengatur.
Menurutnya, tanpa landasan moral yang kokoh, keahlian semata bisa disalahgunakan dan tidak akan membawa kemaslahatan sejati bagi rakyat. Prinsip ini tetap relevan hingga kini dalam memilih orang untuk posisi strategis, pertimbangan atas rekam jejak karakter dan tingkat kepercayaan seringkali sama bobotnya dengan penilaian atas ijazah atau pengalaman kerja.
Figur-figur Plt yang kini memimpin Perumda, dengan anggapan sudah dipertimbangkan kemampuan dasarnya, memiliki tugas berat untuk segera menilai keadaan, merancang langkah-langkah strategis awal, dan yang utama, menjaga semangat serta kinerja organisasi di tengah berbagai tantangan.
Kepercayaan Wali Kota kepada mereka menjadi modal penting agar Plt memiliki dukungan moral dan politik yang cukup untuk melakukan terobosan awal yang mungkin tidak mudah namun diperlukan. Ini adalah tentang percepatan penanganan masalah, yang hanya akan berhasil jika ada kerjasama erat dan kepercayaan antara Wali Kota dengan manajemen sementara Perumda, sambil memastikan bahwa proses pemilihan Direksi tetap nantinya benar-benar akan memilih orang terbaik secara terbuka dan adil, sebagai wujud nyata komitmen pada tata kelola yang baik sekaligus akuntabilitas politik.
Menuju pemahaman yang lebih jernih dan pengawasan bersama
Pada akhirnya, untuk memahami kejadian terkini di Perumda Air Minum Kota Makassar. Kita memang perlu melihatnya tidak hanya dari kacamata untung-rugi atau pasal hukum semata. Ada logika politik, pertimbangan seorang pemimpin dalam situasi krisis, dan perhitungan strategis seorang kepala daerah yang perlu kita pahami secara menyeluruh.
Langkah penunjukan Plt adalah cara pengelolaan di masa peralihan yang biasa dilakukan, sebuah upaya awal untuk menstabilkan keadaan sebelum proses pemilihan Direksi tetap yang lebih lengkap dapat dilaksanakan berdasarkan semua aturan tata kelola yang baik. Ini adalah cerminan bagaimana seorang pemimpin politik menggunakan kewenangannya untuk merespons dinamika dan menjaga kepentingan publik yang lebih besar.
Sikap kritis dan pengawasan dari masyarakat tentu saja sangat penting dalam demokrasi dan untuk pemerintahan yang baik. Namun, sikap kritis tersebut akan lebih bermanfaat jika disertai pemahaman yang utuh mengenai rumitnya tugas dan pilihan-pilihan sulit yang kadang harus diambil seorang pemimpin demi menjaga stabilitas dan arah kebijakan.
Kini, sambil kita berusaha memahami alasan di balik kebijakan sementara Wali Kota, perhatian kita bersama juga sebaiknya mulai diarahkan untuk mengawal bagaimana proses pemilihan Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar yang tetap akan dijalankan. Sebab, kualitas Direksi terpilih dan kinerja Perumda di masa depanlah yang akan menjadi bukti terbaik bagi setiap keputusan politik yang diambil demi kesejahteraan seluruh warga Kota Makassar.
Puncak dari segala aktivitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana sering digaungkan para negarawan dan filsuf politik sepanjang abad, adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Cicero, bahkan menegaskan bahwa “salus populi suprema lex esto” (kesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi).
Prinsip universal inilah yang seyogianya menjadi bintang pemandu bagi setiap kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan. Segala manuver, strategi, dan keputusan politik pada akhirnya akan diuji oleh sejarah berdasarkan sejauh mana ia berkontribusi nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat luas, melampaui segala kepentingan sesaat dan dinamika kekuasaan semata.(jk)
Editor: Manaf Rachman
