MEDIASINERGI.CO SURABAYA — Booth Pemerintah Kota Makassar menjadi salah satu magnet bagi pengunjung Indonesia City Expo, bahkan ramai dikunjungi banyak orang karena menampilkan beragam inovasi dan produk unggulan daerah.
Memadukan konsep klasik dan modern, booth Kota Makassar berhasil memukau pengunjung.
Pasalnya, Pemkot Makassar menampilkan berbagai program unggulan dan produk budaya lokal yang mampu menginspirasi setiap pengunjung yang datang.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, turut mengunjungi booth tersebut untuk melihat langsung beragam program dan produk yang ditampilkan.
Indonesia City Expo merupakan rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang diselenggarakan di Kota Surabaya, Jawa Timur, 8-10 Mei 2025.
Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar kompak mensukseskan agenda tahunan ini. Dengan semangat gotong royong, mereka menampilkan yang terbaik untuk memperkenalkan potensi dan keunggulan Kota Makassar.
Hadir sejumlah OPD, yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muh. Yasir, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Mario Said.
Kepala Dinas Pariwisata M. Roem, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), Helmy Budiman.
Kepala Dinas Koperasi, Muhammad Reza, Kepala Dinas Perdagangan, Arlin Ariesta, Kepala Dinas Kebudayaan, Andi Herfida Attas.
Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian, Evy Aprialti, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Andi Engka, dan Kepala Bagian Kerja Sama, Andi Zulfitra Dianta.
“Di sini bentuk kolaborasi OPD Pemkot Makassar menampilkan berbagai program unggulan dalam booth di APEKSI 2025,” kata Wali Kota Munafri usai menghadiri penutupan APEKSI 2025, Jum’at (09/05/2025).
Wali Kota yang akrab disapa Appi tersebut menilai bahwa APEKSI merupakan forum strategis bagi para wali kota di Indonesia untuk berkoordinasi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.
“Melalui forum ini kita bisa membahas berbagai kendala, termasuk regulasi pusat yang menjadi hambatan kita di daerah,” ujarnya.
