“Kita optimis pengelolaan birokrasi akan semakin baik ke depan. Apalagi jika penerapan teknologi informasi berbasis digital bisa kita maksimalkan dalam pelayanan. Kami ucapkan terima kasih kepada BPKP yang telah dan semoga akan terus memberikan bimbingan kepada Pemkab Takalar,” ujar Daeng Manye yang berkarir puluhan tahun di perusahaan BUMN Nasional ini.
Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menegaskan bahwa opini WTP yang diberikan kepada pemerintah daerah atas laporan keuangan bukanlah bentuk penghargaan semata, melainkan cerminan atas kepatuhan terhadap empat standar utama pemeriksaan keuangan negara.
“WTP merujuk pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” jelas Winner.
Ia menyebut, BPK melakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan interim hingga pemeriksaan terinci, guna memastikan laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel.
Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Takalar turut dihadiri Ketua DPRD, Muhammad Rijal, Sekda, Muhammad Hasbi dan beberapa pimpinan OPD lingkup Pemkab Takalar.(jk)
Editor: Manaf Rachman
