“Saat moratorium keluar, jujur kami panik. Tapi saya bilang ke teman-teman, kita jangan demo dulu, kita cari jalan baik-baik. Kita percaya DPRD Kota Makassar bisa jadi jembatan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, APIH menyampaikan harapannya agar ada model pembinaan dan komunikasi yang lebih terbuka, seperti yang dilakukan pemerintah kota terhadap kawasan usaha lain seperti di wilayah KIMA.
“Kami lihat ada pembinaan di KIMA, itu pendekatan yang baik. Artinya masih ada ruang hidup bagi usaha. Kalau kami tahu aturan jelas yang bisa kami ikuti, kami pasti patuh,” ungkap Hasrul.
Asosiasi juga mendorong agar DPRD Makassar dapat memfasilitasi dialog antara pelaku usaha dengan instansi teknis, seperti DPMPTSP dan Satpol PP, guna mencari format regulasi alternatif yang memungkinkan usaha tetap berjalan tanpa melanggar moratorium.
Selain itu, APIH Makassar menekankan bahwa industri hiburan malam selama ini kerap distigmatisasi tanpa pendekatan kebijakan yang proporsional. Padahal, sektor ini turut menyumbang pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.
“Kami datang bukan untuk mencari celah. Kami ingin industri ini dibina, bukan dibinasakan,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
