Pemerintah daerah harus memastikan keberangkatan PMI melalui prosedur yang benar dan memberikan perlindungan penuh kepada mereka .
Kepada para kepala desa diharap aktif melakukan pemetaan warga yang berpotensi menjadi PMI berkordinasi dengan BP3MI . Pemkab Soppeng mendorong terbentuknya lembaga di Soppeng yang secara khusus bertugas mengatur dan merekrut PMI baik yang berasal dari BUMD maupun sektor swasta .
Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan Dharma Saputra melaporkan betapa krusialnya mengikuti prosedur resmi dan legal setiap tahapan untuk keberangkatan PMI ,Makanya diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan yang berlaku guna menghindari praktek ilegal yang dapat merugikan pekerja migran
Pada kesemoatan tersebut Staf Khusus Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Penguatan Pelayanan Publik KemenP2M Kamaluddin mewakili menteri menegaskan komitmen pemerintah pusat melindungi PMI .Ditekankan pentingnya keberangkatan PMI melalui jalur resmi dan mendorong penggunaan Sistem Informasi dan Koordinasi P2MI Terintegrasi SIKOP2MI untuk memastikan setiap PMI terdaftar dan terlindungi secara optimal.(mar)
