Kesepakatan 3 (tiga) keputusan terbaru SC tersebut kemudian disampaikan kembali dalam rapat Tim Verifikasi, yakni SC dan tiga perwakilan dari Organizing Committee (OC). Ketua OC, Marthen Selamet Susanto, hadir secara daring. Sementara, Wakil Ketua OC Raja Parlindungan Pane dan Sekretaris OC Tb Adhi hadir secara langsung.
Mengenai saran agar ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) resmi dilibatkan sebagai peserta, Zugito menjelaskan bahwa SC secara khusus akan menyurati ketua-ketua PWI Provinsi yang telah ditetapkan.
“Setiap provinsi jatahnya kan hanya dua, alangkah bagusnya yang hadir itu Ketua PWI Provinsi dan Ketua DKP,” ujarnya.
Terkait diundangnya sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) ketua PWI Provinsi, baik Plt bentukan Ketua Umum PWI Pusat Kongres 2023 Bandung, Hendry Ch Bangun, maupun bentukan Ketum PWI Pusat hasil KLB 2024 Zulmansyah Sekedang, hanya akan dijadikan peninjau.
“Dengan status peninjau tersebut mereka dapat menghadiri kegiatan kongres di ruangan lain, namun tidak memiliki hak bersuara maupun memberikan pendapat dalam forum resmi,” Zugito menegaskan.
Ketua SC menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. “Kebijakan ini kami ambil karena mereka-mereka (Plt-Plt) ini tidak berdosa, tidak punya kesalahan, dan tidak ada keinginan sendiri menjadi Plt. Mereka ditunjuk akibat adanya dualisme kepengurusan PWI Pusat. Jadi kebijakan ini supaya mereka merasa dihargai, walaupun sebagai peninjau. Jangan lupa juga mereka terlanjur punya hubungan dengan kepala daerah dan mitra-mitranya di daerah,” papar Zugito.
Zugito juga kembali menegaskan jika Kongres Persatuan PWI 2025 hanya beragendakan pemilihan Ketua Umum PWI Pusat dan Ketua Umum Dewan Kehormatan PWI Pusat periode 2025-2030. “Tidak ada agenda lain di luar itu,” tegasnya.(r)
