“Jangan dipelintir. Rapat paripurna sudah selesai dan ditutup secara resmi. Jadi bukan kabur atau melarikan diri. Fakta di lapangan jelas bahwa yang terjadi adalah aksi kriminal, bukan demonstrasi,” tutupnya.
Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Makassar, Anwar Faruq, membantah informasi yang beredar bahwa rapat paripurna DPRD pada 29 Agustus lalu tidak diselesaikan akibat aksi demonstrasi.
Menurutnya, paripurna tetap berjalan sesuai agenda hingga resmi ditutup sebelum para legislatif dan eksekutif meninggalkan gedung.
“Paripurna diselesaikan dulu baru kita bubar. Jadi sudah selesai, ditutup secara resmi. Jadi Pak Wali, Ibu Wawali sudah meninggalkan lokasi,” tegas Anwar.
Politisi PKS itu menilai, informasi yang menyebut DPRD panik dan meninggalkan sidang sebelum tuntas, tidak benar dan justru menyesatkan publik.
Lebih lanjut, Anwar juga menyoroti jalannya aksi unjuk rasa yang berujung ricuh. Ia menegaskan, demonstrasi tersebut sudah disusupi pihak tertentu sehingga berubah menjadi tindakan anarkis.
“Demo itu sudah disusupi, ada yang melempar, membakar, dan menjarah. Jadi demo itu tidak murni, tapi sudah tindakan brutal,” ungkapnya.
Seperti diketahui, demonstrasi di Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus lalu berakhir ricuh. Selain menyebabkan gedung terbakar, sejumlah fasilitas publik juga ikut rusak, bahkan beberapa kendaraan hangus terbakar.
Secara terpisah, Anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusli, juga meluruskan isu menyesatkan yang beredar di media sosial pasca insiden kericuhan dan pembakaran Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus lalu.
Ia menegaskan bahwa informasi yang menyebut Wali Kota dan DPRD panik, kabur sebelum rapat paripurna selesai, serta tidak menemui pendemo, adalah kabar bohong yang sengaja digoreng untuk menyesatkan publik.
“Saya hadir langsung dalam paripurna itu. Sidang berjalan normal untuk mendengarkan penjelasan Wali Kota terkait APBD Perubahan. Rapat selesai, forum resmi ditutup, baru kemudian massa datang dan melakukan aksi anarkis, Jadi tudingan Wali Kota kabur sebelum paripurna selesai itu tidak benar sama sekali,” ujar Fasruddin.
Politisi PPP itu menambahkan, Wali Kota Makassar bahkan tiba lebih awal sebelum rapat dimulai. Saat itu, kondisi sekitar gedung DPRD masih kondusif, tidak ada tanda-tanda kehadiran massa. Situasi baru berubah setelah rapat selesai dan paripurna ditutup oleh pimpinan dewan.
“Pak Wali hadir lebih dulu, sebelum ada massa di lokasi. Rapat paripurna berjalan normal, kemudian selesai, forum ditutup. Setelah itu barulah massa muncul membuat kegaduhan, menyerang, dan membakar kantor DPRD,” jelasnya.
Fasruddin menilai, narasi yang berkembang di media sosial adalah bentuk kampanye hitam yang dimainkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, isu tersebut sengaja digoreng untuk menyesatkan masyarakat dan memperkeruh suasana pasca tragedi. Ada oknum yang sengaja membuat black campaign.
“Informasi itu sesat, menyesatkan, dan tidak sesuai fakta. Saya tegaskan sekali lagi, rapat sudah selesai baru massa masuk. Jadi tidak ada istilah kabur, karena sidang memang sudah ditutup secara resmi,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
