MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, bersama organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus berkomitmen merawat semangat demokrasi di tengah masyarakat.
Komitmen itu dibahas dalam forum dialog terbuka bertajuk “Kota dan Kemanusiaan, Mewujudkan Demokrasi berbasis HAM” yang digelar di Tribun Karebosi, Rabu 1 Oktober 2025, malam.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin hadir langsung mendengarkan aspirasi, saran, sekaligus gagasan yang disampaikan OKP serta mahasiswa dari berbagai elemen.
“Bagi kami, forum dialog ini menjadi ruang sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan pemuda untuk menjaga stabilitas, memperkuat kolaborask, serta menjaga Kota, mendorong arah pembangunan yang berkeadilan,” ujar Munafri.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, Dandim 1408/Makassar, Franki Susanto.
Dialog ini diikuti sejumlah organisasi besar yang tergabung dalam Cipayung Plus, di antaranya HMI MPO, PMKRI, PMII, IMM, GMNI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, dan LMND.
Kegiatan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan juga wujud kepedulian terhadap kondisi demokrasi dan sistem hukum perpolitikan Indonesia.
Para peserta saling bertukar pandangan, menyampaikan saran, dan menawarkan solusi konstruktif bagi arah pembangunan bangsa, khususnya di Makassar.
Lebih lanjut, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat, mahasiswa, hingga seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan dan dinamika demokrasi di Kota Makassar.
Ia menjelaskan, sebagai kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar menjadi magnet utama bagi berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, maupun kemasyarakatan.
Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, Makassar memikul beban sekaligus harapan besar masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di kota ini.
“Makassar ini adalah pintu gerbang Timur Indonesia. Arus urbanisasi begitu deras, arus informasi dan kegiatan sangat padat,” jelasnya.
“Ini semua menjadi tantangan bagi pemerintah kota untuk mengatur sistem pemerintahan yang harus berjalan dengan baik,” sambungnya.
Pria yang akrab disapa Appi itu menekankan, pemerintah tidak mungkin mampu menyelesaikan seluruh problematika yang ada tanpa dukungan penuh dari berbagai pihak. Karena itu, sinergi dan kekompakan menjadi hal yang mutlak dibangun.
“Pemerintah butuh Polri, butuh TNI, butuh pedagang, butuh mahasiswa, butuh semuanya. Semua harus saling menopang, karena hanya dengan kekuatan bersama, pembangunan bisa berjalan efektif,” tegasnya.
Mantan Bos PSM menyinggung bahwa seringkali permasalahan muncul ketika fungsi dan porsi tiap elemen masyarakat tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, kesadaran akan kewajiban dan peran masing-masing menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di Makassar. Dia berharap, apa yang dibicarakan memberikan positif.
“Mari bersama pemerintah menyumbangkan pikiran-pikiran kritis, narasi-narasi konstruktif, agar Makassar tetap menjadi kota dambaan semua masyarakat,” harap Appi.
Ia juga menegaskan bahwa Makassar harus tumbuh sebagai kota modern yang inklusif. Sebuah kota yang mampu menghadirkan kenyamanan, pendidikan, kehidupan yang layak, serta ruang aman tanpa diskriminasi.
“Salah satu ciri kota modern adalah tumbuh inklusif, tanpa membeda-bedakan siapa dia, dari mana asalnya, agamanya, atau warna kulitnya,” katanya.
“Demokrasi itu sejatinya adalah penghormatan terhadap hak-hak dasar warga kota,” tutup Munafri.
Sedangkan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana mengapresiasi mahasiswa di Kota Makassar yang dinilai mampu menjaga kondusivitas saat menyampaikan aspirasi.
Arya menegaskan, unjuk rasa merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang sebagai bagian dari sistem demokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, hak menyampaikan pendapat juga harus memperhatikan hak asasi orang lain.
“Saya ingin sampaikan, bahwa menyampaikan aspirasi di muka umum itu hak asasi manusia. Tapi jangan lupa, ada hak asasi manusia lain yang juga harus dijaga,” ujarnya.
