Menurutnya, undang-undang telah mengatur secara jelas tata cara pelaksanaan unjuk rasa agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.
Di antaranya larangan aksi di depan rumah sakit, bandara, pelabuhan, terminal, maupun pada hari besar tertentu, serta aturan batas waktu hingga pukul 18.00.
“Semua aturan itu dibuat agar aspirasi bisa tersampaikan, tetapi hak orang lain juga tidak terganggu. Kalau kita ingin jadi warga negara yang baik, kita juga harus mematuhi aturan undang-undang,” tegas Arya.
Dalam paparannya, Arya menyinggung dinamika aksi unjuk rasa yang sempat mengguncang sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang. Ia mengapresiasi Makassar yang relatif kondusif pada aksi unjuk rasa tanggal 25-28 Agustus 2025.
Meski begitu, Arya mengingatkan adanya kejadian berbeda pada 29 Agustus 2025, ketika situasi berubah ricuh setelah pukul 18.00 Wita.
Menurutnya, aksi damai mahasiswa sejak siang berlangsung tertib, tetapi kemudian ditunggangi pihak-pihak tak bertanggung jawab.
“Muncul orang-orang berpakaian hitam, tidak jelas dari mana asalnya. Mereka tidak lagi menyuarakan aspirasi rakyat, tapi melakukan pengrusakan, penjarahan, bahkan pembakaran. Itu bukan lagi mahasiswa, melainkan pelaku kriminal,” ungkapnya.
Kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk merusak tatanan sosial.
Dalam forum tersebut, Arya menekankan bahwa kepolisian berkomitmen mendukung ruang demokrasi yang sehat.
Namun, ia juga berharap mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga ketertiban agar Makassar tetap aman dan kondusif.
“Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang ingin Makassar menjadi rusuh, terbakar, atau tidak aman. Semua kita ingin kota ini tetap damai, sehingga adik-adik bisa kuliah dengan nyaman, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Komandan Kodim (Dandim) 1408/Makassar, Franki Susanto menekankan pentingnya pemuda terus menjaga idealisme, nasionalisme, serta semangat bela negara di tengah tantangan global.
Franki menjelaskan, dinamika global saat ini memasuki era perang hibrida atau hybrid war, di mana ancaman terhadap negara tidak lagi berbentuk konvensional.
Menurutnya, berbagai lini kehidupan bisa dimanfaatkan untuk melemahkan bangsa, mulai dari media sosial, ekonomi, agama, hingga isu-isu suku dan ras.
“Kalau di istilah militer, perang hibrida ini tidak ada bentuknya. Semua masuk, mau dari handphone, media sosial, agama, suku, ras, ekonomi, sampai sejarah,” katanya.
“Itu semua bisa dijadikan pintu masuk untuk membuat Indonesia tidak baik-baik saja,” sambungnya.
Ia mengingatkan kembali bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang meraih kemerdekaan dengan perjuangan rakyat, bukan pemberian.
Hal inilah yang menurutnya harus menjadi kebanggaan sekaligus penguat nasionalisme. Dikatakan, Indonesia ini merebut kemerdekaan, bukan hadiah.
“Berbeda dengan beberapa negara lain. Rakyat kita berjuang dengan darah dan pengorbanan. Itu harus kita jaga. NKRI adalah harga mati,” tegas Franki.
Lebih lanjut, ia menekankan konsep perang semesta yang dipegang TNI, di mana rakyat menjadi kekuatan utama dalam menjaga kedaulatan. TNI, kata dia, lahir dari rahim rakyat dan selalu berdiri bersama rakyat.
“Kalau merujuk sumpah prajurit, kami ini lahir dari rakyat, untuk rakyat, dan akan selalu menjaga rakyat,” ungkapnya.
“Karena itu saya minta adik-adik pemuda untuk terus berkarya, membangun, dan menjaga persatuan. Jangan mudah terprovokasi apalagi terjebak berita hoaks,” tambahnya.
Franki menegaskan, TNI akan selalu berdiri di garis depan membela bangsa dan siap memberikan perbantuan kepada kepolisian apabila ada pihak-pihak yang berusaha merusak ideologi dan persatuan bangsa.
“Mari kita jaga Makassar dengan baik, kita bangun bersama, kita hormati perbedaan, kita jaga Indonesia ini dengan rasa bela negara dan nasionalisme yang tinggi,” pungkasnya.(jk)
