Secara makro, dijelaskan kinerja pembangunan Makassar menunjukkan tren positif. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tercatat sebesar 5,39 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan.
“Ini menjadi starting point yang sangat baik. Di tengah berbagai keterbatasan dan efisiensi yang harus kita lakukan sebagai pemerintah, kita mampu menunjukkan pertumbuhan yang positif,” katanya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Munafri juga menyoroti capaian inflasi Makassar yang berada di angka 2,61 persen. Angka tersebut dinilai mencerminkan stabilitas ekonomi daerah, namun tetap membutuhkan penguatan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menekan angka kemiskinan.
Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemkot Makassar terus mendorong pelaksanaan program Makassar Creative Hub (MCH).
Program ini dirancang sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan kreativitas, dan memperluas kapasitas ekonomi.
“Program MCH ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk upgrading skill dan scaling kemampuan, khususnya bagi generasi muda,” ungkapnya.
Pada tahun 2026, Pemkot Makassar menargetkan hadirnya empat ruang kreatif baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis.
Fasilitas ini diharapkan mampu membuka peluang kerja, memperkuat pembinaan talenta muda, serta menjadi wadah tumbuhnya ekonomi kreatif.
Di sisi lain, Munafri juga mengingatkan pentingnya peningkatan kinerja birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi Makassar saat ini berada di angka 69, sementara Indeks Pembangunan Pemuda juga ditargetkan mencapai capaian optimal.
Ia menekankan perlunya penguatan komunikasi dan koordinasi antarperangkat daerah agar ritme kerja pemerintahan lebih harmonis dan efektif.
“Sepuluh bulan saya mengamati, ritme kerja kita belum sepenuhnya harmonis. Masih ada nada sumbang. Tugas saya memastikan semua itu menjadi satu harmoni,” tegasnya.
Pada sektor pelayanan dasar, Pemkot Makassar menetapkan pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas dan bersifat mandatory. Pemerintah memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.
“Berbagai hal akan kami lakukan, termasuk pemberian bantuan dan insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa program-program tersebut tidak dirancang untuk pencitraan, melainkan sebagai langkah konkret menghilangkan beban harian masyarakat sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kita tidak punya kemampuan fiskal untuk sekadar bagi-bagi. Yang kita lakukan adalah menghilangkan beban masyarakat. Itu poin utamanya,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
