Baik pedagang maupun pejalan kaki memiliki hak yang sama untuk beraktivitas di ruang publik. Namun menurutnya, tidak boleh ada satu hak pun yang dikesampingkan.
“Pedagang punya hak untuk mencari nafkah, tetapi pejalan kaki juga punya hak atas keselamatan dan kenyamanan,” saran Ari.
“Di sinilah pemerintah harus hadir menata agar semuanya berjalan seimbang,” sambungnya.
Meski demikian, ia juga meminta agar Pemerintah Kota Makassar menyiapkan solusi konkret bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak penertiban.
Menurutnya, relokasi atau penataan ulang lokasi berdagang harus menjadi bagian dari solusi, sehingga para pedagang tetap dapat menjalankan usaha tanpa melanggar aturan.
“Kami tetap meminta solusi dari Pak Wali untuk relokasi tempat teman-teman PKL. Penataan harus disertai solusi agar tidak menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Selain mengembalikan hak pejalan kaki, Ari menilai kebijakan penertiban dan penataan ini juga berdampak pada keindahan Kota Makassar. Wajah kota yang lebih tertib dan bersih akan menciptakan kesan positif, baik bagi warga maupun pengunjung.
Ke depan, ia berharap penataan tidak hanya menyasar trotoar dan drainase, tetapi juga tampak depan pasar-pasar yang berada di tengah kota.
Ia menyampaikan bahwa, kawasan pasar merupakan etalase aktivitas ekonomi masyarakat dan perlu ditata lebih representatif.
“Apalagi pasar-pasar kita berada di tengah kota. Tampak depannya harus diperhatikan agar terlihat rapi, bersih, dan mencerminkan wajah Makassar yang semakin maju,” imbuh Ari.
Dengan dukungan legislatif dan komitmen eksekutif, penataan Kota Makassar diharapkan berjalan berkelanjutan, menghadirkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keselamatan warga, serta estetika kota.
Ia berharap, komitmen ini dapat terus dijaga secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga Makassar benar-benar menjadi kota yang bersih, tertata, serta nyaman bagi seluruh masyarakat.
Penataan PKL yang berdiri di atas drainase dinilai tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga pada upaya pencegahan banjir, kelancaran arus lalu lintas pejalan kaki, serta peningkatan kualitas lingkungan perkotaan secara keseluruhan.
“Dengan dukungan legislatif dan sinergi seluruh elemen masyarakat, upaya transformasi wajah Kota Makassar akan berjalan lebih optimal menuju kota metropolitan yang modern,” tutupnya.
Diketahui, setiap langkah penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar tidak berdiri sendiri. Di balik relokasi yang dijalankan, selalu disertai solusi.
Pendekatan inilah yang dinilai menjadi kunci sukses penataan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa menimbulkan gesekan di lapangan.
Sejumlah pihak menilai, pola komunikasi dan pendekatan persuasif yang diterapkan Pemkot membuat proses relokasi berjalan kondusif.
Bahkan, dalam beberapa titik penertiban, terdapat PKL yang secara sukarela membongkar sendiri lapaknya sebelum dilakukan tindakan oleh petugas.
Minimnya riak-riak penolakan menjadi indikator bahwa langkah pemerintah tidak semata-mata represif, melainkan mengedepankan dialog serta solusi yang tidak merugikan pedagang.
Relokasi dipastikan bukan bentuk penggusuran tanpa arah, tetapi bagian dari upaya menata kota dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Pendekatan humanis inilah yang dinilai membedakan pola penataan saat ini, sehingga kebijakan berjalan efektif tanpa konflik terbuka di tengah masyarakat.(jk)
Editor: Manaf Rachman
