Ia menyoroti pemukiman kumuh yang masih tersebar di beberapa wilayah, termasuk Tallo dan wilayah utara Kota Makassar.
Generasi muda juga menjadi perhatian, karena rawan tersulut untuk melakukan tindakan kriminal atau kekerasan, dengan angka kasus yang signifikan. Data Kapolrestabes mencatat ribuan kasus yang ditangani secara serius.
“Dalam perspektif sosiologi, kota bukan panggung monolog. Kota adalah arena kontestasi antara banyak aktor yang memperebutkan akses, sumber daya,” katanya.
“Angka-angka ini bisa menjadi pemicu untuk lebih berkreasi, berinovasi, tetapi juga menjadi peringatan untuk terus membangun Makassar secara unggul, inklusif, dan berkelanjutan,” sambung Sawedi.
Dia menekankan istilah unggul, yang berasal dari bahasa Jawa, berarti lebih dari yang lain, pemenang, atau excellent, serta inklusif, artinya tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan.
Sawedi menyebutkan bahwa meski pertumbuhan ekonomi mencapai 5% lebih, dan IPM sebesar 85,66%, upaya untuk menumbuhkan ekonomi sektor informal dan meningkatkan pemerataan masih perlu lebih intensif.
Lebih lanjut, ia menekankan tren pergeseran paradigma dari government ke governance. Pemerintahan yang bersifat hierarkis dan monolog harus bergeser ke model kolaboratif yang melibatkan dialog publik.
Contohnya, upaya Wali Kota membangun trotoar yang manusiawi dan bersahabat bagi pejalan kaki melalui dialog dengan warga. Inovasi ini diapresiasi sebagai langkah keberanian dan perhatian terhadap ruang publik.
Sawedi juga memberikan beberapa saran konkret kepada Wali Kota dan jajaran. Dimana, siset perilaku generasi muda untuk memahami faktor-faktor yang memicu perkelahian antar kelompok agar dapat diarahkan ke kegiatan positif.
“Pengurangan kemacetan secara sistematis, mengingat kerugian akibat kemacetan, termasuk dampak ekonomi, emosional, dan fisik kendaraan. Serta penanganan banjir melalui task force yang sudah dibentuk, namun perlu program lanjutan lebih konkret,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
