Menurutnya, program tersebut bakal memberi dampak positif terhadap layanan publik, utamanya dalam mendorong ekonomi daerah.
“Sekali lagi kami tegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo selalu siap menerima program dari Pemerintah Pusat. Alhamdulillah ini luar biasa semoga menjadi berkah bagi kita, khususnya masyarakat Wajo,” katanya.
Kehadiran Andi Rosman sebagai komitmen Pemkab Wajo dalam menyukseskan program Optimalisasi kerja sama antara tiga lembaga terkait.
Dengan implementasi itu pula, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan (Pilot Project) kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, KPK dan Pemerintah daerah (Pemda)
Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menyebut bahwa sejak awal menjabat, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron
Wahid telah menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai salah satu program prioritas kementerian.
“Transformasi ini bukan hanya meningkatkan kualitas layanan pertanahan, tapi juga untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).
Kementerian ATR/BPN telah menjalin kerja sama dengan KPK sebagai upaya mengawal transformasi layanan pertanahan. Kolaborasi ini bahkan telah diluncurkan pada 22 Oktober 2025 lalu.
“Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi langkah utama untuk mengawal masalah transformasi layanan pertanahan dan tata ruang agar berlangsung secara transparan dan akuntabel,” bebernya. (r)
