“Pemerataan ini penting agar jalur-jalur yang ada benar-benar dimanfaatkan dengan baik, sehingga anak-anak kita bisa masuk sekolah melalui proses yang adil dan tersaring secara optimal,” jelasnya.
Untuk menghindari kendala teknis seperti server down, dengan membagi layanan ke dalam tiga server terpisah untuk jenjang TK, SD, dan SMP.
Selain itu, tersedia fitur live chat untuk pengaduan, notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email, serta pengecekan data siswa seperti NISN dan status kepesertaan.
Tak hanya itu, sistem pendaftaran juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti pencocokan otomatis titik koordinat alamat, input ukuran seragam untuk pembagian gratis, serta unggahan bukti saat proses daftar ulang.
Wali Kota Makassar menegaskan, kehadiran sistem terintegrasi dalam aplikasi Lontara+ menjadi langkah serius untuk menutup celah kecurangan sekaligus menjawab berbagai keluhan masyarakat pada tahun sebelumnya.
Menurut Munafri, evaluasi menyeluruh telah dilakukan terhadap pelaksanaan SPMB tahun lalu. Berbagai kendala teknis, terutama persoalan server yang kerap bermasalah, menjadi fokus utama perbaikan.
“Semua sistem tahun lalu kita bedah. Apa yang kurang, kita perbaiki. Tahun ini kita pastikan tidak ada lagi alasan server down,” ungkapnya.
Ia mengakui, gangguan sistem di masa lalu kerap memicu kecurigaan publik, bahkan membuka peluang praktik tidak sehat dalam proses penerimaan siswa.
Mulai dari dugaan” titipan” hingga intervensi pihak tertentu yang merusak prinsip keadilan dalam pendidikan.
Karena itu, melalui sistem Lontara+, Pemkot Makassar mendorong keterbukaan penuh dalam setiap tahapan SPMB.
Orang tua kini dapat memantau proses secara langsung, sehingga tidak ada lagi ruang untuk praktik manipulasi.
Munafri menekankan, transparansi menjadi kunci utama dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Ia juga menyoroti selama ini, keluhan masyarakat lebih banyak ditujukan ke pemerintah kota, bukan ke pihak sekolah.
“Makanya sistem ini harus terbuka. Supaya semua bisa melihat dan tanggung jawab tidak hanya di satu pihak,” terangnya.
Adapun jadwal pelaksanaan SPMB 2026 dimulai dari simulasi pendaftaran pada 12 – 14 Mei 2026 untuk seluruh jenjang. Selanjutnya, pendaftaran jalur non domisili dibuka pada 2 – 4 Juni, dengan pengumuman hasil pada 5 Juni dan tahap daftar ulang pada 6 – 8 Juni.
Sementara jalur domisili akan dibuka pada 9 – 13 Juni, dengan pengumuman pada 14 Juni dan proses daftar ulang pada 15 – 17 Juni 2026.
Dengan sistem yang lebih terbuka dan terintegrasi, Munafri optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan berjalan lebih bersih dan akuntabel.
Dia memastikan, kehadiran Lontara+ bukan sekadar inovasi digital, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat.
“Kalau sistemnya transparan, semua bisa mengawasi. Itu yang kita mau, supaya tidak ada lagi ruang untuk permainan,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
