Oleh karena itu, setiap sekolah di Kota Makassar wajib memastikan data siswa telah dilaporkan dan diperbarui secara lengkap melalui sistem Dapodik agar dapat tersinkronisasi dengan sistem pusat.
“Kami telah melakukan penelusuran terkait kendala NISN yang tidak ditemukan saat proses pendaftaran,” bebernya.
“Data yang digunakan bersumber dari Kementerian Pendidikan, sehingga sekolah wajib terlebih dahulu melaporkan data siswanya agar dapat terbaca dalam sistem,” sambungnya.
Saat ini, Pemerintah Kota Makassar tengah mengidentifikasi sejumlah sekolah yang belum melakukan pelaporan atau pembaruan data secara lengkap.
Tujuanya, untuk didorong agar segera melakukan sinkronisasi guna memastikan seluruh peserta didik dapat mengikuti proses SPMB dengan baik.
Andi Gita mengakui pelaksanaan simulasi yang berlangsung sejak 13-14 Mei 2026 menemukan kendala teknis. Sehingga masa simulasi SPMB untuk jenjang TK, SD, dan SMP diperpanjang hingga 21 Mei 2026 sebagai upaya penyempurnaan sistem.
Selain persoalan NISN, sebagian masyarakat juga masih mengalami kebingungan terkait mekanisme login menggunakan NISN.
Dalam sistem yang diterapkan, calon peserta didik yang NISN-nya telah terdaftar di Kementerian Pendidikan akan langsung mendapatkan akun berupa username dan password untuk mengakses sistem.
Sementara bagi yang belum terdaftar, diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui formulir yang tersedia.
“Masih terdapat masyarakat yang belum memahami alur login. Karena itu, kami terus melakukan penyempurnaan agar sistem lebih mudah dipahami dan lebih human-centered,” jelasnya.
Tim teknis juga telah melakukan beberapa penyesuaian terhadap alur pendaftaran berdasarkan masukan masyarakat untuk memastikan sistem lebih sederhana dan mudah digunakan oleh orang tua maupun peserta didik.
Lebih lanjut, dikatakan simulasi SPMB 2026 mencakup seluruh jenjang pendidikan, yakni TK, SD, dan SMP, dengan mekanisme pendaftaran yang disesuaikan pada masing-masing jenjang.
Sistem juga telah mengakomodasi skema zonasi berdasarkan domisili sebagai bagian dari penerapan seleksi berbasis wilayah.
Dalam aspek infrastruktur, Pemkot Makassar lewat Disdik juga melakukan penguatan sistem untuk mengantisipasi lonjakan akses. Salah satunya dengan memisahkan server berdasarkan jenjang pendidikan guna mengurangi risiko gangguan sistem.
“Pemecahan server dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan akses agar sistem tetap stabil. Selain itu, kami juga telah melakukan uji ketahanan sistem hingga tiga kali dengan simulasi beban pengguna yang lebih besar,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
