“Data sensus ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan, termasuk bagi Kota Makassar,” katanya.
Sebelumnya, saat memberikan arahan, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat daerah.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi momentum penting dalam memulai rangkaian persiapan sensus yang akan dilaksanakan secara nasional guna memperoleh data lengkap mengenai kondisi perekonomian Indonesia.
“Ini adalah pertama kali kita mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat provinsi,” katanya.
“Jadi Provinsi Sulawesi Selatan adalah yang pertama untuk mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” sambung Amalia.
Dia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan ekonomi terbesar yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, komprehensif, dan mutakhir mengenai berbagai aktivitas usaha di Indonesia.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor ekonomi baru yang terus tumbuh.
Amalia menekankan, keberhasilan pelaksanaan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat luas.
“Keberhasilan sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, perangkat daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat,” ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS RI mengusung kampanye nasional bertajuk TIR yang akan menjadi pesan utama dalam sosialisasi kepada masyarakat.
TIR merupakan akronim dari tiga ajakan utama, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga.(jk)
Editor: Manaf Rachman
